Laporan : Dadan Nahili

Sukabumi, metropuncaknews.com – Warga Desa Tenjojaya Kec. Cibadak Kab. Sukabumi, minta kejelasan atas tanah Hak Guna Usaha (HGU) yang ada di Desa Tenjojaya. Pasalnya, tanah tersebut telah disita oleh Kejaksaan Tinggi Negeri Bandung mulai terhiting tanggal 04 Maret 2016. Warga menduga, tanah tersebut kini digunakan oleh pihak ketiga untuk kepentingan pribadi.

Hal tersebut disampaikan Arindi dan Dodo Irawan selaku warga dan juga bekas penggarap lahan sebelum disita oleh Kejaksaan Tinggi Negeri Bandung.

Dalam keterangannya, Arindi dan Dodo mengatakan, seolah-olah ada pembiaran oleh beberapa pihak atas penyerobotan yang diduga kuat dilakukan oleh  PT. BC terhadap tanah garapan warga yang telah digarap sejak tahun 1996 itu.

” Kami sebagai masyarakat meminta tanah HGU PT. Tenjojaya minta dikembalikan ke negara sebagai aset negara dan kenapa bagi para pelaku yg sudah terpidana setelah bebas kok PT. BC seolah-olah akan merampas kembali, terbukti mengadakan pertambangan pasir kuarsa dengan memakai alat berat dilahan yang sedang disita oleh Kejaksaan Tinggi Negeri Bandung,” uajar beberapa orang warga pada awak media.

“ Kami sebagai masyarakat Desa tenjojaya Kec. Cibadak Kab. Sukabumi JawaBarat menanyakan kejelasan dan kebenarannya pada penegak hukum yang terkait, ” terang Arindi pada awak media Aliansi Indonesia KPK saat dikonfirmasi.

Menurut Arindi dan Dodo Irawan, sejak 31 Desember 2003 masa izin HGU PT. Tenjojaya telah habis. Karena itu seharusnya kalau izin tersebut tidak bisa diperpanjang, tanah tersebut harus dikembalikan lagi ke negara. “ Namun mengapa saat ini seolah-olah ada pembiaran dari pihak berwenang atas aktifitas oleh pihak lain yang terjadi di lokasi tersebut,” tulis Arindi dan Dodo Irawan

Lebih lanjut Arindi dan Dodo mengatakan, dulu pada tahun 2013 sempat terjadi pembebasan. “TEGAKKAN TANAM MASYARAKAT”, atau pembayaran ganti rugi terhadap tanaman masyarakat penggarap. “ Pada saat itu H. Usman Efendi selaku Kuasa PT. Tenjojaya mengatakan, hal tersebut dilakukan agar perpanjangan HGU PT. Tenjojaya bisa terlaksana,” sambungnya.

Setelah ditunggu-tunggu perpanjangan izin HGU PT. Tenjojaya yang bergerak di bidang usaha perkebunan karet dan pengolahan getah karet tersebut, tidak juga muncul. Malahan kenapa yang terbit adalah sertifikat hak milik atas nama keluarga H. Usman Efendi dan PT. Bogorindo Cemerlang.

“ Ini menjadi tanya besar kami, untuk itu kami memberi surat kuasa khusus kepada Pupung Puryanto, Selaku Ketua DPC Lembaga Aliansi Indonesia, untuk membantu kami/warga dalam mencari solusi atas permasalahan tersebut,” tulisnya sebagaimana yang dikutip dari surat kuasa bernomor : 306/SK/DPP-LAI/KGS/VIII/2021.

Ketika ditemui dikantor sekretariat Lembaga Aliansi Indonesia di Citepus Palabuhanratu, Sukabumi, Pupung Puryanto membenarkan, telah terjadi penyerahan surat kuasa dari Arindi kepada lembaga yang dipimpinnya.

” Betul, saya sudah menerima surat kuasa tersebut dan sudah dipelajari oleh tim kami. Setelah dipelajari oleh tim kami, kami kuat menduga, ini ada permainan dalam penerbitan SHM atas nama keluarga H. Usman dan PT. Bogorindo Cemerlang tersebut” ucap Pupung

Selanjutnya Pupung menyatakan, penerbitan SHM tersebut sangat tidak masuk diakal.

” Di lokasi tersebut kan sangat jelas sudah ada plang dari Kejaksaan Tinggi Negeri Bandung yang diperkuat oleh ketetapan pengadilan Tipikor Bandung dengan nomor 18 pen.Pidsus/TPK2016/PN.BDG, bahwa tanah itu telah disita oleh kejaksaan, tetapi mengapa masih bisa timbul Sertifikat hak milik tersebut,” ujar Pupung

” Kita akan mempertanyakan kepada pihak terkait apakah obyek tersebut benar-benar disita. Kalau benar disita kenapa masih ada aktivitas lain di lokasi tersebut, seperti penggalian pasir ? Selanjutnya kami juga akan pertanyakan bangunan apa saja yang disita dan berapa luasnya,” ujar Pupung.

Pupung Puryanto juga mengatakan akan mempersoalkan atas tersangkutnya salah seorang yang bernama Tatang Sopyan. Dalam hal ini Tatang sebagai salah seorang yang terlibat dalam mengeluarkan SHM bagi PT. Bogorindo Cemerlang dan keluarga H. Usman Efendi.

” Dia (Read-Tatang Sopyan) itu kan statusnya kan masih tersangka dalam penerbitan SHM tersebut, tetapi mengapa sampai saat ini dia masih bebas berkeliaran di luar, kan sangat janggal, ” tanyanya.

” Selain daripada hal itu, kita juga akan coba untuk meminta kepada pihak berwenang untuk menggugurkan kepemilikan oleh H. Usman dan PT. Bogorindo atas lahan seluas 184 bidang. Yang masing-masing lahan tersebut atas nama keluarga H. Usman sebanyak 29 bidang dan sisanya sebanyak 155 atas nama PT. Bogorindo Cemerlang, karena menurut kami, penerbitan SHM itu telah menyalahi aturan yang ada,” ujar Pupung Puryanto Ketua DPC Lembaga Aliansi Indonesia, dan juga sebagai ketua Komando Garuda Sakti tersebut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here