Ilustrasi

Laporan : Sandi/Danni

Cianjur, metropuncaknews.com – Ada beberapa mantan kepala desa di Kabupaten Cianjur yang tersangkut masalah penyalah gunaan/penyelewengan anggaran pada masa jabatannya. Hal itu tidak terlepas dari sorotan publik. Karena tugas dan fungsi seorang kepala desa adalah mengayomi masyarakat, bukan memanfaatkan anggaran pemerintah untuk kepentingan pribadi.

Beberapa mantan kepala desa itu adalah mantan kepala desa Cimacan Kecamatan Cipanas berinisial DS, kemudian Desa Bunisari Kecamatan Warungkondang berinisal RH dan Desa Sindangasih Kecamatan Karangtengah berinisial DS.

Diketahui mantan kepala desa tersebut telah menyelewengkan anggaran dengan nilai yang cukup fantastik dari dana  yang dikucurkan pemerintah. Sehingga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini mereka harus berurusan dengan pihak kepolisian.

Terkait adanya kepala desa yang menyelewengkan anggaran, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur, Ahmad Danial mengatakan, kalau misalnya ada penyelewengan itu urusannya dengan IRDA dan APH.

” Kami tidak melindungi. Kan pengawasannya sudah kita limpahkan ke camat,” kata Kadis DPMD Kabupaten Cianjur, Selasa (08/06/2021).

Danial melanjutkan, kalau DPMD dengan sendiri harus mengawasi 354 desa, itu tidak mungkin. Nah itu sudah ada pelimpahan kepada para camat sebagai tim verifikasi ditingkat kecamatan.

” Jadi apapun usulan anggaran, kita menunggu rekomendasi dari para camat. Artinya para camatlah yang harus melakukan verifikasi,” terangnya.

Masih dikatakan Danial, tapi kalau misalnya ada kasus perkasus, pihaknya juga langsung melakukan monitor dan evaluasi (Monev) terjun kelapangan. Kemudian  juga konfirmasi ke IRDA.

“Mengenai sosialisi, kita sudah melakukan jauh-jauh hari disampaikan sebelumnya. Bisa melalui surat atau zoom metting, karena situasinya masih pandemi dan itu rutin kita laksanakan apapun programnya selalu kita sampaikan,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here