Kades Cicukang, Mumu Mantareja

Laporan : Dadan/Oto

Sukabumi, metropuncaknews.com – Terkait adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang diduga dilakukan oknum perangkat Desa Cicukang Kec. Purabaya Kab. Sukabumi, Kepala Desa Cicukang Mumu Mantareja angkat bicara.

Menurut Mumu, jauh hari sebelum pembagian Bansos dilakukan, pihaknya telah menegaskan pada seluruh aparat desa. Tidak boleh ada potongan atau pungutan apapun dan berapapun nilainya kepada masyarakat penerima bantuan sosial itu. Baik bantuan dari Kemensos atau dari BLT desa.

“ Apa bila terjadi dugaan pungutan itu, kalau dilakukan oleh staf desa, konsekwensinya terima sendiri dan segera mengundurkan diri dari jabatannya,” ujar Mumu Mantereja pada seluruh perangkat desa.

Jika terbukti ada yang melakukan pungli sambung Kades Mumu, setidaknya dua pasal undang undang hukum pidana yang dapat dikenakan pada pelaku pungli. “ Yaitu pasal 368 dan pasal 423 dengan ancaman hukuman  enam tahun sampai sembilan tahun penjara,” jelas Mumu.

Namun nyatanya, masih ada perangkat desa yang “nakal”. Seperti yang terjadi di Desa Cicukang.

Salah seorang penerima Bansos yang berinisial E (perempuan) mengatakan, dirinya mendapat bantuan yang 600 ribu dua kali. Pertama kali diambil ke Purabaya.

“ Setelah uang tersebut saya terima, Kepala Dusun 04 Desa Cicukang yang berinisial H, meminta uang kepada saya senilai 100.000.(seratus ribu rupiah) dan yg kedua kali sekitar sebulan laluketika saya menerima lagi bansos tersebut 600.000(enam ratus ribu rupiah) yang saya ambil di sekolah yang ada di Kp. Cibungur,” akunya.

H Kepala Dusun 04 Desa Cicukang saat ditemui awak media mengakui segala perbuatannya itu. Namun H tidak menjelaskan uang hasil pungli itu untuk apa dan dibagikan kepada siapa saja. Nampaknya, H memilih bungkam dari pada mengatakannya.

Sementara Kades Cicukang saat dihubungi mengatakan, pihaknya akan memeriksa seluruh stafnya. Siapa saja yang telah melakukan perbuatan tidak terpuji tersebut.

“ Jika telah terbukti melakukan pelanggaran, akan kami serahkan pada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujarnya menegaskan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here