Ilustrasi

Liputan : Shandi

Cianjur, metropuncaknews.com – Berdasarkan penelusuran di lapangan yang dilakukan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia DPK-SPRI Cianjur terhadap data penerima PKH dan Beras Sejahtera (Rastra), ditemukan banyak masalah, Jumat (26/5).

Salah satunya, sebagian besar warga miskin tidak pernah mengetahui kapan survei dilakukan oleh Kementrian Sosial dan lembaga terkait. Warga menduga, survei hanya mengandalkan informasi yang didapat dari RT atau tokoh masyarakat.

Ketua DPK SPRI Kabupaten Cianjur, Rudi mengatakan, cara survei yang tidak melibatkan warga miskin ini tidak sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2011, tentang penanganan fakir miskin. UU tersebut menyatakan, seorang fakir miskin yang belum terdaftar dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa di tempat tinggalnya.

” Ya, dengan kata lain rakyat miskin harus dilibatkan dalam hal pengumpulan data rumah tangga yang akan dijadikan acuan dalam menetapkan penerima program,” kata dia.

Pihaknya menyebutkan, rakyat miskin juga berhak dilibatkan dalam hal proses perbaikan dan penambahan data calon penerima program. Selain itu, program ini rentan penyelewengan. Karena Kementrian Sosial atau dinas terkait tidak mengumumkan kepada rakyat miskin tata cara atau mekanisme untuk mendapatkan program PKH dan Rastra.

Sementara, salah satu pengurus inti DPK SPRI lainnya, Herman memaparkan, begitu pula rakyat miskin minim informasi tentang detail bantuan apa saja yang didapat dari PKH dan rastra. Kemudian, terdapat ketidakjelasan aturan terhadap penyelenggara e-Warung melalui mana rastra disalurkan. Sehingga menyebabkan detail nilai transaksi saat penyaluran tidak diketahui penerima.

” Salah satu bentuk penyelewengan yang pernah ditemukan SPRI adalah adanya data penerima PKH dan rastra yang tidak sesuai dengan kategori miskin. Jadi, ada keluarga yang terbilang mampu tapi menerima PKH dan rastra,” ujarnya.

Masih menurut Herman, ini terjadi karena pendataan dilakukan secara kongkalikong. Bila ada kesalahan pendataan seperti ini, rakyat miskin tidak mengetahui bagaimana caranya memperbaiki data tersebut. Jadi tidak ada mekanisme yang jelas bagi rakyat miskin untuk melaporkan penyelewengan.

” Pengaduan oleh rakyat miskin sering diabaikan dan tidak mendapat respons, dan baru-baru ini kami menemukan temuan yang menurut kami sangat luar biasa,” pungkasnya pada awak media.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here