SEkum HMI Cianjur, Dodi Darmawan

Laporan : Cece

Cianjur, metropuncaknews.com – Mendekati Pemilu 2019 yang rencananya akan digelar beberapa bulan lagi, berbagai pertanyaan muncul kehadapan para aktivis mahasiswa. Tak terkecuali aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Bagi HMI dan juga beberapa kalangan aktivis lainnya, momentum Pemilu pada umumnya dipandang sebagai sebuah kesempatan unjuk gigi dari masing-masing organisasi yang dinaunginya guna memberi kontribusi baik dalam bentuk pemikiran, kritikan dan tebaran gagasan.

Dilihat dari konteks ini, beberapa pertanyaan itu coba dikerucutkan menjadi sebuah pertanyaan ‘nakal’ terhadap kalangan aktivis, khususnya HMI dalam menyikapi Pilpres dan Pileg  ini-akan mendukung siapakah nanti ?

Tentu saja tulisan ini tidak mengklaim HMI secara keseluruhan. Namun jika ditilik lebih mendalam pada konteks yang lebih substansial dan praktikal posisi HMI dan para pegiat yang hari ini menjadi pengurus secara struktural tentulah mempunyai sikap dan pandangan sendiri menyikapi Pilpres dan Pileg  tersebut.

Merunut pada konstitusi HMI dengan jelas dan tegas bagaimana organisasi terbesar dan tertua ini menjadi organisasi mahasiswa yang bersifat Independen (tidak mengekor). HMI yang lahir pada tahun 1947 terbukti hingga kini menjadi satu-satunya organisasi Mahasiswa Islam yang menjadikan independensi sebagai sebuah sikap dan prinsip yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun.

Independensi HMI dalam konteks ini lebih dititik beratkan bagaimana HMI ‘merdeka’ secara organisasi atau yang umum dikenal sebagai “independensi organisatoris”.

Dari sini HMI berperan secara independen dalam setiap momentum kebangsaan yang terjadi. HMI tidak ‘membebek’ dan ‘mengekor’ pada kandidat atau bahkan parpol tertentu sebagaimana berkali-kali ditegaskan Ketua Umum PB HMI periode 2018 – 2020, Respiratori Sadam Al Jihad dalam berbagai kesempatan. Tentu saja ada konsekwensi terkait posisi HMI dalam setiap momentum pilkada dan apapun konteks sosial yang terjadi di masyarakat.

Perlu digaris bawahi, jika HMI selamanya tak akan pernah menjadi underbow kandidat maupun parpol yang sedang berhajat dalam Pemilu. Disitulah terletak keunggulan yang kemudian jadi pengerat HMI sebagai anak kandung umat dan bangsa.

Sisi obyektivitas dan cinta pada kebenaran yang membuat HMI terus bergerak bertahan dari serbuan beragam ide pragmatis yang kini makin lazim dipraktikkan para penguasa dan elit politik. Karena itu, dengan bersandasarkan independensi organisatoris, HMI bukan milik kandidat tertentu dalam setiap momentum Pilkada maupun pemilu kelak.

Dari latar sosiologis tersebut konsekwensi sebagai aktivis organisasi yang dilahirkan pada 5 Februari 1947 di Yogyakarta ini adalah tetap menjunjung tinggi independensi Etis dan Indenpendensi Organisatoris.

Namun, secara individu HMI tidak melarang anggotanya mendukung kandidat tertentu. Sebab, HMI mengakui hak politik setiap warga negara Indonesia untuk memilih dan dipilih dalam setiap pemilu yang dilaksanakan.

Sekertaris Umum (Sekum) HMI Cabang Cianjur Dodi Darmawan, mengajak seluruh anggota HMI Cabang Cianjur untuk tidak masuk pada kemelut politik yang ada, Semua anggota HMI Cabang Cianjur harus mematuhi aturan keorganisasian, ” Bila anggota saling mengklaim mendukung salah satu pihak yang saling bersitegang hanya karena soal Pilpres dan Pileg, sama halnya merusak dan memecah bela solidaritas HMI, ” ucapnya, Kamis (8/11).

Lebih lanjut, Dodi Darmawan menyeruhkan kepada seluruh keluarga besar HMi Cabang Cianjur baik anggota biasa, alumni (Kahmi) dan strutural agar bersama-sama menjaga nama baik HMI. Kemudian bagi anggota dan Alumni HMI Cabang Cianjur yang melibatkan diri pada kontestasi Pilpres dan Pileg ini untuk tidak membawa atribut organisasi. Apalagi mengatasnamakan organisasi untuk mendukung salah satu pasangan calon (Paslon).

Hal ini karena, mengingat aturan keorganisasian berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) HMI yang didalamya mengatur tentang tafsir independensi organisasi yakni bahwa HMI independen secara etis maupun organisatoris.

” Kepada seluruh pihak penyelenggara, baik KPU, Panwaslu, Partai, tim pemenangan Paslon dan seluruh stakeholder yang ambil bagian pada kontestasi Pilpres dan Pileg mendatang, agar bersama-sama menyukseskan Pemilukada tanpa intrik picik, black campagin dan money politc yang dapat merusak tatanan demokrasi di Cianjur, Jawa Barat utamanya.

Kepada masyarakat Kabupaten Cianjur untuk senantiasa berkhidmat dalam melaksanakan hajat pesta demokrasi dengan menjaga stabilitas nasional dan tidak termakan isu Hoax, intolerasi dan Fanatisme yang bisa memecahkan keutuhan Bangsa. Juga jika terdapat pelanggaran agar melaporkan segala bentuk pelanggaran tersebut kepada pihak terkait dengan bukti dan fakta yang otentik. “ Termasuk keterlibatan ASN yang harus bersikap netral dalam Pemilu mendatang.” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here