Laporan : Sandi/Dhani

Cianjur, metropuncaknews.com – Tahapan demi tahapan pelaksanaan Pilkades Serentak Periode 2020 sudah memasuki tahapan menegangkan. Persaingan tak sehat pun mulai dirasakan Bakal Calon Kepala Desa yang harus mengikuti test tambahan.

Satu diantara ratusan desa yang melaksanakan Pilkades Serentak di Kabupaten Cianjur, adalah di Desa Maleber Kecamatan Karangtengah Cianjur. Salah seorang Balon Kades nya menduga, ada kejanggalan pada pelaksanaan test tambahan yang dilaksanakan di salah satu universitas di Cianjur.

Hal itu, diutarakan salah seorang kandidat bakal calon (Balon) kades Iwan Kurniawan alias Kang Diki. Ia merasa haknya seakan dirampas dan tidak diakomodir.

Kang Diki menyesalkan kinerja jajaran panitia Pilkades Maleber. Kang Diki menilai ada dugaan permainan data atau manipulatif penilaian yang tidak sesuai. Padahal dalam mengikuti tes tertulis akademik kemarin, Minggu (19/01) nilainya tertinggi.

” Kenapa nilai saya jadi berkurang menjadi sembilan. Padahal, hasil tes tertulis sesuai dengan apa diharapkan sudah masuk,” aku Kang Diki saat ditemui awak media.

Dirinya menyayangkan dan merasa miris, dalam hal ini terdapat penilaian-penilaian lain. Perkara poin 1 nilainya dari pengalaman kerja, pendidikan, usia, dan dari organisasi itu mempunyai nilai pengalaman kerja.

Lanjut Kang Diki, dirinya sudah hampir puluhan tahun bekerja sebagai tenaga honorer di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Cianjur. Bahkan ada surat keterangan lengkap (SK). Terus nilai dari akademis, yaitu saya punya ijazah S1 nilainya 4 poin. Kalau dari nilai aturan pengalaman kerja dari usia 30 hingga 60 nilai lima banyaknya 14 nilai. Itu nilai yang didapatkan dari panitia seleksi.

” Nah, sedangkan pihak panitia Pilkades hanya memberikan nilai 9 poin, pengalaman kerja yang 5 poin saya kemana. Maka wajar jika saya mempertanyakannya, karena itu hak saya,” ujarnya.

Kang Diki juga sebelumnya sudah menyampaikan dan mempertanyakan. Bahkan protes/komplain ke desa dan menanyakan masalah tersebut. Terutama tentang nilai ‘yang lima point kemana?’. Hal itu tidak hanya sekali menanyakannya. Dalam hal ini tidak ada konteks lain selain meluruskan kebenaran dan penjelasan dari pihak panitia.

Masih dikatakan Kang Diki, proses segala macam cara tetap tidak akan merubah putusan, kata mereka. Ddasarnya apa?’.

Lebih lanjut Kang Diki mengatakan, apa itu hanya melampirkan surat keterangan. Makanya sampai sekarang pun Kang Diki merasa belum mengerti apa yang menjadi kesimpulan mereka.

” Apa bedanya surat keterangan dengan surat keputusan,” ucap Diki mempertanyakan kepada pihak panitia Pilkades Desa Maleber, Kecamatan Karangtengah.

Sementara, Kang Diki punya keyakinan, dirinya di posisi nomor satu. Karena punya nilai poin 14. Makanya Diki mempertanyakan harus kemana mengadukannya. Setelah merasa semua itu tidak masuk, Kang Diki langsung koordinasi dan meminta pendapat para ahli. Diantaranya para pakar hukum dari Universitas Suryakancana (Unsur) Cianjur.

” Hal seperti itu katanya masuk perampasan hak seseorang,” kata  Diki.

Melalui Sekretaris, Panitia Pilkades Maleber, Janjan mengatakan, jajaran pihak panitia Pilkades di Desa Maleber, tentunya bekerja secara profesional. Karena, bekerja itu harus berdasarkan dengan undang-undang, sesuai dengan aturan yang memang harus dipegang teguh.

” Apabila ada yang tidak merasa puas dari salah satu balon, tentunya kami tetap akan bekerja sesuai dengan aturan,” katanya.

Ia menyampaikan, selama bekerja jajaran panitia berdasarkan aturan. Dan, bekerja sesuai dengan perundang-undangan. Pengaduan atau komplain pada proses ini, itu akan ditampung aspirasinya dan disampaikan untuk menjadi bahan evaluasi.

” Kami bekerja sesuai dengan perundang-undangan  dan aturan yang berlaku. Apa itu, nanti yang akan dilakukan oleh salah satu pihak yang sebelumnya pernah terjadi. Dan itu merupakan bagian dari demokrasi,” katanya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here