Ribuan petani ikan, lakukan aksi unjukrasa di Gedung DPRD Cianjur

Laporan : Shandi/R Dhany 

Cianjur, metropuncaknews.com – Ribuan massa petani ikan yang tergabung dalam petani Keramba Jaring Apung (KJA), gruduk gedung DPRD Kabupaten Cianjur. Dalam aksi tersebut, massa tersebut berupaya untuk menghentikan penertiban KJA di perairan Waduk Cirata, Rabu, (14/11).

Petani KJA tersebut, datang dari Cianjur, Tasik, Bandung, Sukabumi, Bekasi dan beberapa kota lainnya. Mereka mendesak Gubernur dan PT.PJB (Pembangkitan Jawa Bali), Badan Pengelola Waduk Cirata (BPWC) untuk menghentikan penertiban.

Korlap petani KJA Hendrawan saat melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD mengatakan, kedatangannya meminta kepada Badan Pengelola Waduk Cirata (BPWC) untuk menghentikan penertiban (pemangkasan) jaring apung.

Namun upaya tuntutan petani KJA ditolak PT. PJB (Pembangkitan Jawa Bali) dan Badan Pengelola Waduk Cirata (BPWC). Pihak PJB  akan tetap melanjutkan penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) di Perairan Waduk Cirata. Bahkan tak tanggung-tanggung pihak PJB dan BPWC akan melakukan pengeksekusian yang diagendakan hingga tahun 2022, sebagaimana program Citarum Harum.

Sementara Kolonel CZI Satriyo Medi Sampurno, usai melakukan audensi dengan petani Keramba Jaring Apung (KJA) di Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, sekira pukul 14.00 wib, menegaskan, untuk sementara kita tertibkan KJA yang non aktif dulu.

“ Hal itu telah kita sepakati, ‘no tulen’ sudah ada kita buat, dan selanjutnya, KJA  yang non aktip itu, akan tetap dibongkar, saya harap jangan dipertahankan,” tegasnya.

Jumlah KJA (Keramba Jaring Apung) untuk wilayah perairan Jangari yang sudah didata, oleh pemerintah untuk ditertibkan, sekitar 4.60.643 (empat puluh enam ribu enam ratus empat puluh tiga) petak. “ Itu yang akan ditertibkan, hingga sampai tahun 2022,” jelasnya.

Hanya saja sampai tahun 2022 mendatang, apakah akan ada kebijakan baru lagi penambahan kuota dari pemerintah, tapi belum tahu bagaimana nanti saja. “ Mungkin apa itu semua, mungkin juga sebagian,” kata Kolonel CZI. Satriyo.

Pihak PT. PJB BPWC IR. Rizky Tri Pamungkas, Supervisor Pengamanan Aset dan CSR, pada kesempatan yang sama menegaskan, pihaknya dari BPWC dan satuan Satgas penertiban dan penataan KJA, sifatnya hanya mengikuti kebijakan pemerintah, serta dengan adanya program Citarum Harum.

Untuk saat ini, lanjut Rizki KJA yang sudah di tertibkan sampai hari ini, dari tiga Kabupaten, mulai dari Purwakarta, Bandung, Cianjur, jumlahnya sudah mencapai 9000 (Sembilan ribu) jaring apung.

Wakil Ketua DPRD Cianjur Andri Suryadinata  menuturkan, hasil audensi BPWC dan petani yang disepakati, penertiban untuk sementara akan ditertibkan KJA yang mangkrak saja.

Kepala Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan perikanan wilayah selatan Endang HS mengatakan, mudah-mudahan sebelum target tahun 2022, kita bisa menghasilkan kajian. “ Memang tahun 2022 Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan SK tentang kuota yang 12000 (Dua belas ribu).” ujarnya.

Itu pun kalau airnya dalam ke adaan masih normal. Sekarang keadaanya cukup riskan, cukup memprihatinkan. Maka dengan adanya kajian ini akan mendapatkan yang terbaik bagi semua pihak. “Karena percuma ikannya banyak sementara kesehatanya tidak di perhatikan,” terang Endang.

Sementara ditemui terpisah, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menegaskan, Pemprov Jabar akan segera menyelesaikan upaya normalisasi Sungai Citarum, seiring terbitnya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.

” Saat ini, upaya normalisasi tengah dalam proses pembahasan bersama Satgas Citarum untuk menindaklanjuti perpres tersebut.” Ujarnya pada awak media.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here