Ribuan pendemo mendatangi kantor DPRD Cianjur. massa meminta Dptd Cianjur segera mencopy Irvan Rivano Muchtar sebagai Bupati Cianjut

Laporan : Sam AS

Cianjur, metropuncaknews.com – Ribuan massa yang berasal dari sejumlah Ormas dan kalangan pondok pesantren, mendatangi Pendopo dan Kantor DPRD Cianjur, Jumat (27/04). Massa datang untuk mendemo Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar dan sekaligus menyuarakan aspirasinya.

Pasalnya massa menilai, banyak kebijakan Irvan yang tidak berpihak pada masyarakat Cianjur. Terutama dalam soal alih fungsi lahan. Sehingga Cianjur, beberapa hari yang lalu diterjang banjir bandang. Karena itu massa meminta, DPRD Cianjur untuk segera memberhentikan Irvan Rivano Muchtar  dari jabatannya sebagai Bupati Cianjur.

Salah kebijakan Irvan yang paling dikecam massa adalah soal mengalihkan pusat pemerintahan Kabupaten Cianjur ke Kecamatan Campaka. Menurut para pendemo, hal tersebut dilakukan tapa kajian terlebih dahulu dan tanpa mengacu pada aturan yang berlaku. Karena itu pendemo menilai, pemindahan ppusat pemerinyahan tersebut, sarat dengan kepentigan pribadi bukan atas nama masyatakat Cianjur.

Salah seorang Koordinator Aksi yang juga Direktur Cianjur Insitute, Ridwan Mubarok pada awak media mengatakan, banyak yang dilanggar bupati. Salah satunya adalah maladministrasi terkait alih fungsi lahan.

Ridwan juga mengatakan, lembaga yang mempunyai kewenangan menerima pengaduan terkait kebijakan kepala daerah yang berdampak pada hajat hidup orang banyak adalah Ombudsman. Namun hingga kini Ombudsman belum membuat surat rekomendasi ke lembaga peradilan untuk panggil paksa bupati terkait alih fungsi lahan. Padahal, Bupati Cianjur sudah tiga kali tak memenuhi panggilan tersebut.

“ Karena itu, DPRD Cianjur harus membentuk pansus hak angket bupati untuk pemberhentian atau pemakzulan kepala daerah,” ujarnya menegaskan.

Sementara anggota DPRD Kabupaten Cianjur Ade Sobari mengatakan, tuntutan dari massa tersebut akan ditindaklanjuti. Namun, kata Ade, melanggar atau tidaknya bupati tidak ada di kalangan DPRD. “ Tetapi di lembaga yang berwenang yakni penegak hukum. Karenanya tidak bisa selesai hari ini, tapi ada proses yang ditempuh,” jelas Ade pada awak media.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here