Laporan : Sandi/Dhani

Cianjur, metropuncaknews.com- Sempat terjadi bersitegang antara massa DPC Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) dengan pihak PT. Fasic pada saat aksi unjuk rasa, Jumat (28/02) lalu.

Hal itu terjadi karena terjadi miskomunikasi antara kedua belah pihak. Hingga melibatkan Komisi D DPRD Kabupaten Cianjur, pihak Kepolisian Kabag Ops Polres Cianjur, Kasat IK Polres Cianjur, Kepala Disnakertarans Kab Cianjur, Staf Kesbangpol Kab. Cianjur, Forkopimdacam Sukaluyu dan Ketua DPC PPMI kab. Cianjur.

Adapun yang menjadi tuntutan dari aksi massa yaitu, – Menolak Pemutusan hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Fasic Indonesia pada Atep Mulyana, yang tidak sesuai dengan Perundang–undangan.

– Meminta kepada manajemen PT. Fasic Indonesia agar mempekerjakan kembali Atep Mulyana sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja PPA PPMI PT. Fasic Indonesia.

– Menolak keras terhadap tindakan Pemutusan Hubunga Kerja (PHK) pada Pengurus Serikat pekerja, tidak membayar atau mengurangi upah, intimidasi dalam bentuk apapun, dan atau yang merujuk pada Pemberangusan Serikat Pekerja (Union Busting) yang dilakukan oleh manajemen PT. Fasic Indonesia

Rencananya akan dilaksanakan mediasi antara Pihak Manajemen PT Fasic dangan massa aksi DPC PPMI, yang dijembatani oleh pihak terkait. Tetapi dari Pihak Manajemen PT Pasic Indonesia ‘menolak’ untuk dilaksakannya Mediasi tersebut.

Akibat dari hal itu adalah, 1. Komisi D DPRD Kabupaten Cianjur akan memanggil manajemen PT. Fasic Indonesia, bersama Disnakertrans Cianjur.

2. Disnakertrans akan laporkan terkait kondisi hari itu, dan akan melaporkan ke bupati terkait PT Fasic yang tidak komparatif.

3. DPC PPMI Kab. Cianjur menghormati upaya yang ditempuh oleh Pemda melalui DPRD dan Disnakertrans untuk menyelesaikan aspirasi yang sedang diperjuangkan oleh DPC PPMI kab. Cianjur.

Menyikapi hal tersebut, Kamis (05/03), sejumlah awak media diundang oleh PT. Fasic, untuk melakukan klarifikasi terkait yang dikatakan PT. Fasic tidak kooperatif atau menolak mediasi.

” Yang menjadi pemicu kejadian itu adalah adanya karyawan yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan atas Atep Mulyana. Mengenai PHK, itu sudah diatur berdasarkan aturan, karena yang bersangkutan sudah melebihi peraturan, selain itu juga terkait kehadiran juga memang banyak alpanya,” kata Sigit Yulianto S.H pengacara PT. Fasic.

Lanjutnya, sebetulnya perusahaan sudah melakukan prosedur. Selain itu juga yang bersangkutan telah melakukan intimidasi sampai ada karyawan yang pingsan.

” Perusahaan juga sudah memberikan pemberitahuan ke pihak Disnakertrans. Karena kita sudah tidak bisa negosiasi lagi, karena masalahnya sudah patal. Dan kalau pun memang sudah tidak memungkinkan, sementara Atep tetep ngotot itu kan bisa lanjut ke PHI atau ke lembaga lainnya,” ujarnya.

Masih dikatakan Sigit Yulianto SH, saat ini Apep memang sudah mengaku menyesali perbuatannya dan menginginkan kembali bekerja pada saat sidang.

“Mengenai pengrusakan, itu sudah disidangkan dan dinyatakan bersalah, tapi Atep meminta banding. Karena meminta banding, jadi kasus ini dikategorikan tindak pidana ringan (tipiring),” paparnya.

Disinggung mengenai kenapa sampai terjadi penolakan, pengacara PT. Fasik menjelaskan, bahwa pada hari Kamis sudah ada rapat koordinasi, untuk menyikapi aksi massa pada saat itu. Sebetulnya sudah bertemu di pos scurity depan. Artinya mengenai jawaban PT. Fasic sudah disampaikan kepada massa aksi unjuk rasa bukan berarti tidak kooperatif/menolak.

“Kami tidak begitu khawatir dengan adanya kejadian kemarin, karena kami pun sudah melaksanakan sesuai proses hukum, jadi saya berharap tolong hargai prosedur hukum,” tandasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here