Penandatangan perjanjian kerjasama antara Polda Jabar dan Kanwil BPN Prov Jawa Barat

Liputan : Yatiman

Bandung, metropuncaknews.com – Polda Jabar adakan kerjasama dengan Kanwil BPN. Kerjasama tersebut sebagai tindak lanjut MoU Polri dengan Kementrian Agraria, Perumahan dan Tata Ruang dalam rangka pendataan aset Polri dan Penegakan Hukum (Gakkum) agar terhindar mafia pertanahan. Kegiatan tersebut dilakukan di Ruang Riung Mungpulung. Selasa (31/07).

Pejabat yang hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya, Kapolda Jabar, Ka Kanwil BPN Prov. Jabar, Wakapolda Jabar, Irwasda Polda Jabar, para PJU Polda Jabar, Kabag dan Kabid Kanwil BPN Prov. Jabar,  Ka Kantor BPN Kota/Kab se Prov.Jabar. Kapolres/tabes Bandung, Cimahi dan Sumedang.

Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Jawa Barat dalam sambutannya  mengatakan, perjanjian kerjasama ini adalah sebagai tindak lanjut dari MOU antara Kementrian Agraria dan Tata Ruang /BPN  dengan Polri yg telah dilaksanakan pada 17 Maret 2017 lalu di Jakarta.

Maksud dan tujuan dari diadakan perjanjian ini adalah sebagai pedoman dalam rangka kerjasama dibidang agraria/pertanahan dan tata ruang. Hal itu dilakukan guna meningkatkan efektivitas dan efesiensi dalam penanganan kasus agraria /pertanahan dan tata ruang, Sekaligus guna pencegahan dan pemberantasan mafia tanah, pencegahan dan pemberantasan pungutan liar serta percepatan sertifikat tanah aset Polri.

Perjanjian dan  kerjasama tersebut meliputi, tukar menukar data dan/atau informasi.Pemberantasan mafia tanah. Pemberantasan pungutan liar. Percepatan sertifikasi tanah aset Polri. Penegakan Hukum, bantuan pengamanan, peningkatan kapasitas SDM, hak dan kewajiban masing masing pihak.

Setelah ditandatangani perjanjian kerjasama tersebut, maka ditingkat kabupaten dan kota dibentuk tim terpadu pemberantasan mafia tanah, pungutan liar dan percepatan sertifikasi tanah aset Polri. Sehingga diharapkan penanganan dan penyelesaian sengketa, konflik dan perkara tanah serta ruang di Provinsi Jabar yang memakan waktu lama dapat diselesaikan dengan cepat dan tuntas.

Sementara Kapolda Jabar dalan sambutannya, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Kakanwil BPN Prov Jabar, Wakapolda, PJU Polda Jabar,PJU BPN Prov Jabar,Kapolrestabes Bandung,Kapolres Cimahi, Kapolres Bandung, Kapolres Sumedang dan para Kepala Kantor Pertanahan sekabupaten dan kota Prov. Jawa Barat. Untuk dapat menghadiri perjanjian penandatanganan perjanjian kerjasama Kanwil BPN Prov.Jabar dengan Polda Jabar.

Kapolda menambahkan, perjanjian kerjasama ini sebagai implementasi dari nota kesepahaman yang telah dilaksanakan antara Kementrian Agraria dan Tata ruang / BPN dengan Polri pada tanggal 17 Maret 2017 lalu. Dengan pedoman kerja sebagai petunjuk tekhnis operasional yang meliputi tukar menukar data, pemberantasan mafia tanah , pungli, percepatan sertifikasi tanah aset Polri, Penegakan Hukum, bantuan pengamanan dan peningkatan kapasitas SDM.

Menurut Kapolda, jumlah kasus dibidang pertanahan yang ditandatangani Polda Jabar pada tahun 2017 sebanyak 280 kasus. Tahun 2018 sebanyak 142 kasus meliputi penyerobotan tanah, masuk pekarangan tanpa ijin dan pemalsuan batas pekarangan.

Sementara, Polda Jabar beserta jajaran memiliki barang tidak bergerak berupa tanah yang masih dalam proses sertifikat di BPN sebanyak 18 persil (38.668 Meter2) dan data tanah yang belum sertifikasi sebanyak 289 persik ( 498.852 Meter2).

Menteri Agraria dan Tata Ruang RI menjalin  perjanjian MOU dengan Kapolri tentang kerjasama dibidang agraria pertanahan dan tata ruang. Kegiatan itu dilakukan melalui video confrece pada 17 Maret 2018. Maka untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut diperlukan langkah-langkah yang  konkret sesuai fungsi dan perannya masing-masing  sebagaimana diformulasikan dalam MOU antara BPN Prov. Jawa Barat dengan Polda Jabar. (Sumber ; Humas Polda Jabar).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here