Laporan : Nana Cakrana

PURWAKARTA, metropuncaknews.com – Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan yang biasa meliput kegiatan di DPRD Purwakarta, memenuhi undangan Sekretaris DPRD (Sekwan) Purwakarta Drs. H. Suhandi, M.Si untuk berdiskusi. Kegiatan tersebut diselenggarakan di ruang Sekwan DPRD, Kamis (6/8).

Diskusi dari hati ke hati, digelar guna lebih mengefektifkan dan mengefisienkan kemitraan antara wartawan dengan Sekretariat DPRD. Khususnya dalam rangka memfasilitasi berbagai kegiatan pimpinan dan anggota DPRD.

Hadir dalam acara tersebut, antara lain Suhandi didampingi Kabag Perundang-undangan, Persidangan, dan Humas Ary Syamsurizal, SH, M.Kn serta Kasubag Humas dan Protokol Hj. R. Helly Sustiawati, S.Sos, M.Si, Penasihat Pokja Wartawan Reza Sunarya, Ketua Pokja Wartawan Asep Supiandi, Sekretaris Asep Y. Sobana, dan sejumlah pengurus Pokja lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Sekwan DPRD Purwakarta Suhandi mengucapkan terima kasih. Karena dengan adanya Pokja Wartawan, yang telah dibuatkan SK sejak awal tahun 2020, sosialisasi berbagai kegiatan di lingkungan DPRD selama ini sudah berjalan cukup baik.

“ Terutama tugas-tugas Kesekretariatan DPRD sangat terbantu, dalam rangka memfasilitasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD,” ujarnya.

Menyinggung berita yang berkembang belakangan ini, Suhandi menegaskan, sebenarnya secara resmi pihaknya belum pernah memberikan rilis resmi kepada Pokja atau rekan-rekan media. Pasalnya, terkait Test Swab atau PCR, yang berhak memberikan keterangan resmi adalah pihak RSUD Bayu Asih atau Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Purwakarta.

“ Secara global memang saya menjawab beberapa pertanyaan, tetapi secara resmi saya belum pernah memberikan rilis kepada Pokja,” tegasnya.

Selain itu, kata Suhandi, pihaknya seringkali dibuat bingung. Lantaran banyaknya media yang mengajukan kerja-sama. Tahun 2020 ini, lanjutnya, ada sekitar 40 lebih media yang mengajukan permohonan. Namun, tidak semua bisa diakomodir, lantaran terbatasnya anggaran yang ada.

“ Saya mengharapkan Pokja mampu mengakomodir media-media tersebut, supaya bisa melakukan kerja sama dengan Sekretariat DPRD secara bergiliran. Secara umum, sekarang media dibawah komando Kabag Perundang-undangan, Persidangan, dan Humas. Namun secara teknis, dibawah Kasubag Humas dan Protokol,” tegasnya.

Sementara Ketua Pokja Wartawan Asep Supiandi, menjelaskan, bila ada kejadian post-majeure atau luar biasa, wartawan memang membutuhkan kecepatan informasi. Karena itu, sebaiknya memang perlu direspon secara cepat.

“ Bila ada kejadian post-majeure, Sekwan sebaiknya segera mengundang Pokja untuk secepatnya berdiskusi. Nanti akan kita berikan kisi-kisi bagaimana menjawab pertanyaan, agar tetap terjaga marwah lembaga DPRD,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Kabag Perundang-undangan, Persidangan, dan Humas Ary Syamsurizal, SH, M.Kn, menyikapi, Pokja Wartawan bersifat sementara atau ad-hoc. Sehingga tidak perlu dibuatkan SK. “Karena Pokja bersifat sementara, menurut saya cukup dengan MoU atau semacamnya, karena secara hukum SK kurang tepat,” ujarnya.

Sementara itu, Kasubag Humas dan Protokol Hj. R. Helly Sustiawati, S.Sos, M.Si menerangkan, SK Pokja tersebut tidak “pyur” dirancang oleh Sekwan, tetapi hasil adovsi dari DPRD Kabupaten Bekasi.

Dalam kata akhirnya, Suhandi meminta maaf, karena belum bisa memberikan pelayanan maksimal kepada Pokja Wartawan.

“ Idealnya, di DPRD seharusnya ada satu ruangan khusus bagi Pokja Wartawan, sehingga bisa cepat melakukan koordinasi atau membuat rilis, jika ada kejadian-kejadian bersifat luar biasa. Sementara mengenai SK atau semacam MoU tentang kemitraan dengan Pokja, nanti akan dibahas lebih lanjut,” tegasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here