Kantor Kecamatan Naringgul yang baru

Laporan : Sandi

Cianjur, metropuncaknews.com – Perpindahan pusat kantor Kecamatan Naringgul, masih menimbulkan polemik bagi masyarakat dan sejumlah tokoh.

Beberapa warga setempat menilai, perrpindahan kantor kecamatan itu sudah melanggar penataan pusat kota pemerintahan. Selain itu juga menilai, hal itu merupakan kesewenang-wenangan para pemangku kebijakan. Sehingga tidak memiliki arti dan nilai sejarah lagi.

Jauh sebelumnya, sejumlah tokoh bersama masyarakat pernah menolak. Bahkan sempat melakukan audensi dengan anggota DPRD Kabupaten Cianjur. Namun sampai saat ini tak membuahkan hasil.

Berdasarkan pantauan dilapangan, pembangunan kantor Kecamatan Naringgul yang baru, sedang berjalan dan bisa dikatakan hampir mendekati 100 % selesai. Rencananya pun akan segera ditempati.

Menyikapi hal tersebut, sontak para tokoh dan masyarakat pun merasa geram hingga berontak dan resah.

Salah seorang warga Desa Sukabakti Asep (50) mengatakan, berpindahnya kantor pusat pelayanan Kecamatan Naringgul, sangat janggal dan seakan dipaksakan. Karena tidak adanya musyawarah yang melibatkan warga dan para tokoh di 11 desa se-Kecamatan Naringgul.

” Seharusnya para pemangku kebijakan itu mendengar aspirasi masyarakat, jangan terus dipaksakan seakan-akan harus menuruti dan dibikin percobaan masa perpindahan kantor pusat pelayanan, kalau sudah seperti itu mau bagaimana” jelasnya dengan nada kesal saat dihubungi awak media, Kamis (09/01).

Lanjut Asep, sebelumnya pemerintah Kecamatan Naringgul sudah mengajukan tanah lahan untuk pembangunan kantor kecamatan di wilayah Desa Naringgul Tapatnya terletak di kedusunan Cibereum Datarjambe. Namun hinga kini tidak ada kejelasan, baik dari pihak kecamatan ataupun pihak kabupaten sendiri.

” Kalau memang tetap dipaksakan, kami masyarakat di enam desa akan mengadakan aksi dan siap membuat surat penolakan, serta akan mendatangi gedung DPRD Cianjur, bahkan ke Pendopo Pemkab Cianjur, meminta bertemu langsung dengan Plt Bupati,” tegasnya.

Salah seorang tokoh yang merupakan pengagas awal mula kecamatan Naringgul berdiri, Apih Kadarusman (60) pun mengatakan demikian. Pihaknya bersama warga dari enam desa di Kecamatan Naringgul, menilai berpindahnya kantor kecamatan diluar Desa Naringgul, jelas sudah melanggar sejarah awal mula berdirinya kecamatan.

” Coba bayangkan masyarakat di enam desa yang ada di pelosok-pelosok, apabila membutuh yang berkaitan dengan pelayanan administrasi harus menempuh jarak yang sangat jauh. Jadi tolong, kami minta hargailah para penggagas dan jangan melabrak sejarah,” ujarnya.

Terpisah, Plt Camat Naringgul Ijuh Sugandi menjelaskan, terkait perpindahan kantor kecamatan, sudah jelas posisinya masih tetap berada di wilayah Kecamatan Naringgul. Jadi tidak benar, kalau ada anggapan berpindahnya kantor kecamatan ada kepentingan individu.  Tapi kalau demi kepentingan masyarakat itu benar. Karena camat  sendiri orang asli pribumi, putra daerah dari Desa Balegede.

” Kaitan dari awal pun kita semua sudah pada tahu terkait prosesnya, sementara posisinya kan melanjutkan dan sudah ditetapkan, yang mana pembangunannya kini sudah selesai, jadi selaku aparatur kami harus segera menempati/mengisi kantor tersebut,” ujarnya.

Lanjut Ijuh, terkait dengan adanya  beberapa tokoh yang menyampikan tidak setuju dalam acara rakor kemarin, kedepannya tinggal buat kajian saja secara bertahap. Mencari yang terbaik, jangan tegesa-gesa karena semua perlu waktu dan proses.

” Setelah dibuatkan kajian secara bertahap, nanti akan kita sampaikan kepada pimpinan, silahkan berkordinasi dengan kami, yang pada intinya semua untuk kepentingan masyarakat Naringgul, saya terbuka untuk siapapun, ” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here