Kantor Disdukcapil Kab Buton Sepi (Jumat 17 April 2020 )

Laporan : Atul Wolio

Pasarwajo, metropuncaknews.com – Sejak Februari 2020 lalu Indonesia memasuki masa-masa darurat kesehatan karena timbulnya virus Corona, atau dikenal Covid-19. Untuk melakukan penanganan dan pencegahan pandemi tersebut, bermacam produk hukum (regulasi) menjadi patokan Pemerintah Pusat. Hal itu dilakukan demi menangani dampak diseluruh daerah di Republik Indonesia (RI).

Kabupaten Buton, melalui Bupati nya, La Bakry, juga keluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 061.1/1215/III/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mencegah penularan Virus Corona (COVID 19) di Kab Buton.

Tanpa terkecuali, SE itu disebutkan pelayanan publik dipastikan tetap berjalan seperti biasa. Namun disesuaikan dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19.

Sungguh miris, salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kab Buton, yakni Dinas Kependudukan Dan Pecatatan Sipil (Disdukcapil), belum mengindahkan SE Bupati itu, dalam menjalankan pelayanan publik yang inovatif ditengah situasi pandemi Covid-19.

Menurut Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Buton, Ahmad Sayudin, harusnya Disdukcapil mampu berinovasi demi pemenuhan layanan publik.

” Ini pegawainya tidak ada yang terlihat di kantor,” ucapnya dengan nada kesal.

Bahkan, Ahmad menilai, himbauan Bupati Buton hanya dipakai sebagai tameng untuk bermalas malasan atau mungkin saja untuk menutupi ketidak mampuanya dalam berinovasi.

Selain itu, Ketua PMII Cabang Buton ini menilai Kepala Disdukcapil Kab Buton telah melangar UU No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan tidak mematuhi Surat Edaran Bupati Kab Buton.

” Hal ini terbukti pada hari Jumat 17 April 2020 di kantor Disdukcapil Kab Buton tak satupun pegawainya yang terlihat,” ungkapnya melalui rilis Pers nya. Jum’at (17/04/2020).

Kader yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Buton ini, menyarankan agar Bupati Buton mencopot Kepala Dinas (Kadis) Disdukcapil Kab Buton. Karena dinilai telah mengabaikan SE serta sudah mengabaikan kepentingan publik.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here