Press Kon terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana desa dan bantuan keuangan sarpras Kab. Tasikmalaya

Laporan : Yatiman

Tasikmalaya, metropuncaknews.com – Polres Tasikmalaya Kota Polda Jabar gelar Kon Pers terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana desa dan bantuan keuangan sarpras Kab. Tasikmalaya. Dengan  tersangka APN, S.Pd  (Kepala Desa Indrajaya Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya) dan KUN (Kepala Desa Sinagar Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya). Kon Pres tersebut digelar pada Senin (10/12).

Berdasarkan laporan,LP/A/36/VII/2018/RES TSM KOTA tanggal 30 Juli 2018 tentang dugaan tindak pidana  korupsi dana desa dan bantuan keuangan sarana dan prasarana desa Kab. Tasikmalaya T.A 2016 dan LP/A/37/VII/2018/JBR/RES TSM KOTA tanggal 31 Juli 2018 tentang dugaan tindak pidana korupsi bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat untuk pembangunan infrastruktur di Desa Sinagar Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya T.A. 2014

Kejadian dugaan korupsi dana desa  terjadi pada bulan Agustus s.d. Desember 2016, dan korupsi bantuan keuangan Prov. Jawa Barat untuk pembangunan infrastruktur Oktober 2014 s.d. Desember 2014. Tempat kejadian perkara di Desa Indrajaya dan Desa Sinagar Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya

Modus operandi yaitu tersangka APN, S.Pd., Kepala Desa Indrajaya Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya melakukan pemotongan dana desa dan bantuan keuangan sarpras untuk pembangunan infrastruktur Desa Indrajaya T.A. 2016 sebesar Rp. 354.600.000,- dari total anggaran Rp. 698.800.267,- . Kemudian  Sdr. KUN, Kepala Desa Sinagar Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya mengalihkan anggaran bantuan keuangan Prov. Jawa Barat senilai Rp. 100.000.000,- untuk kegiatan lain tidak sesuai dengan perencanaan.

Barang bukti dari APN, S.Pd.. berupa dokumen proposal permohonan bantuan, permohonan bantuan, permohonan pencairan, laporan pertanggungjawaban dana desa dan bantuan keuangan sarpras, uang tunai Rp. 15 juta dan bukti setoran uang Rp. 30 juta ke Kas Negara. Sementara barang bukti dari KUN berupa dokumen proposal permohonan bantuan keuangan ke Prov. Jawa Barat.

Saksi-saksi dalam kasus tersebut adalah camat setempat, staf desa, Bagian Keuangan Prov. Jawa Barat, BPMKB Prov. Jawa Barat, Inspektorat Kab. Tasikmalaya. Kerugian negara akibat kasus APN, S.Pd. tersebut adalah  Rp. 323.000.000,- dan kerugian negara akibat kasus KUN adalah sebesar Rp. 100 juta.

Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 UU. RI. No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU. RI. No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (Sumber : Bidhumas Polda Jabar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here