Catatan : Paisal

Cianjur, metropuncaknews.com – Bertepatan dengan Peringatan Hari Sumpah Pemuda, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menerbitkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 55 Tahun 2018, tentang Pembinaan Ideologi Bangsa dalam Kegiatan Kemahasiswaan di lingkungan kampus. Hal ini merupakan upaya Kemenristekdikti dalam menekan paham radikalisme dan intoleran di dalam kampus.

“ Permenristekdikti ini diterbitkan sebagai upaya Kemenristekdikti untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa akan ideologi bangsa dan mencegah paham-paham radikalisme dan intoleransi berkembang di kampus,” jelas Menristekdikti pada jumpa pers Sosialisasi Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018 di Auditorium Gedung D Kemenristekdikti, Senayan, Senin (29/10) lalu.

Salah satu pasal dalam Permenristekdikti tersebut mengamanatkan Perguruan Tinggi untuk melakukan pembinaan ideologi bangsa.
“Pada pasal 1 dijelaskan, perguruan tinggi bertanggung jawab melakukan pembinaan ideologi bangsa, yang mengacu pada empat pilar kebangsaan yaitu UUD 1945, Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, bagi mahasiswa dalam kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler,” jelasnya.

Menristekdikti mengungkapkan, pembinaan Ideologi Kebangsaan tersebut akan direalisasikan dengan dibentuknya Unit Kegiatan Mahasiswa Pengawal Ideologi Bangsa (UKM PIB) yang akan dibentuk oleh pimpinan perguruan tinggi. Anggota UKM PIB ini berasal dari organisasi kemahasiswaan intra kampus dan organisasi kemahasiswaan ekstra kampus.

Menristekdikti mendorong UKM PIB yang akan dibentuk dapat bersinergi, baik dengan pimpinan perguruan tinggi maupun organisasi kemahasiswaan yang telah berdiri sebelumnya di perguruan tinggi. Menristekdikti berharap, kehadiran UKM PIB ini dapat memperkaya sudut pandang mahasiswa di kampus dan tidak terpaku akan satu pemikiran saja.

Maka dengan diterbitkannya Permenristekdikti ini, organisasi ekstra kampus seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan lainnya dapat masuk kampus dan bersinergi dengan organisasi intra kampus di bawah pengawasan pimpinan perguruan tinggi.

Peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa memantik pro dan kontra di kalangan aktivis organisasi ekstra kampus (organ ekstra).

Untuk yang pro berpendapat bahwa peraturan ini, terbitnya Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2018 mengugurkan Surat Keputusan (SK) Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 26/DIKTI/KEP/2002 Tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus.

Menristekdikti Mohamad Nasir mengatakan, peraturan ini tak sekadar melegalkan organ ekstra, tapi juga untuk menghalau radikalisme. “Pemikiran radikal dan intoleran itu muncul justru karena ada pelarangan organ ekstra. Peraturan lama bikin mahasiswa enggak bisa mengkaji pemikiran lagi, dan akhirnya ditarik kaum radikal dan intoleran,” terangnya.

Untuk yang kontra, secara garis besar tidak akan mengubah secara fundamental demokrasi di kampus. Peraturan ini dibuat untuk mengontrol mahasiswa sebagaimana yang dilakukan Orde Baru (Orba) lewat kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK). Ini hanya cara pemerintah untuk bisa mengontrol organisasi mahasiswa. Ini sama seperti Orde Baru: Pemerintah menjadi penafsir tunggal ideologi di kampus.

Ketua Umum HMI Cabang Cianjur Paisal Anwari berpendapat, dirinya sepakat ketika Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Ideologi Bangsa ini adalah sebuah peraturan ketika memberikan ruang bebas berpikir untuk mahasiswa dan memberikan peluang kepada organ ekstra untuk masuk ke wilayah kampus secara sistematis dan ikut membangun dalam rangka pembinaan Ideologi bangsa. Namun hal yang tidak setujunya adalah ketika peraturan ini menjadi ancaman serta alat pemerintah semata untuk mengontrol organ ekstra kampus dan membuat pemerintah yang anti kriitik dan kebal hukum.

Pancasila menjadi Ideologi bangsa itu adalah solusi. Namun Pancasila adalah ideologi dinamis yang harus terus menerus diberikan suatu masukan untuk terciptanya ideologi yang fleksibel dan tidak anti kritik.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here