Laporan : Nana Cakrana

PURWAKARTA, metropuncaknews.com – Dalam rangka mencari informasi sedalam-dalamnya terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD (PPA) Tahun Anggaran 2019, Panitia Khusus (Pansus) A DPRD Purwakarta melakukan study banding (Kunjungan Kerja) ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Cimahi, belum lama ini.

Pansus A yang melakukan kunjungan kerja terdiri Ketua Pansus A Hidayat, S.Th.I (Fraksi PKB), Wakil Ketua Pansus A Drs. Akun Kurniadi, MM (Fraksi Golkar), Hj. Tuti Rohani, SH (Fraksi Golkar), Rahman Abdurrahman, S.Ag (Fraksi Golkar), Ir. Zusyef Gusnawan (Fraksi Gerindra), Said Ali Azmi (Fraksi Gerindra), Ceceng Abdul Qodir, S.Th.I (Fraksi PKB), Lina Yuliani (Fraksi PDIP), Dedi Juhari (Fraksi PKS), Didin Hendrawan, SE (Fraksi PKS), Devi Mutiara Sari (Fraksi DPN/Partai Nasdem), Agus Sundana (Fraksi Berani/Partai PAN). Mereka didampingi Kasubag Humas Hj. Rd. Helly Sustiawati, S.Sos, M.Si, Kasubag Kajian Perundang-undangan Karsana, S.Sos, dan dua pegawai Setwan lainnya.

Dalam pertemuan dengan pihak BKAD Kota Cimahi, Ketua Pansus A DPRD Purwakarta Hidayat, S.Th.I mengatakan, kelebihan Kota Cimahi sudah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 7 kali berturut-turut dari BPK. Sementara Purwakarta baru 5 kali.

“ Pansus A ingin sharing pengalaman langsung dengan BKAD Cimahi, setelah sebelumnya juga melakukan kunjungan kerja ke BKAD Kabupaten Subang,” ujarnya.

Pada kesempata itu, Hidayat mengucapkan terima kasih. Karena telah diterima dengan baik oleh instansi setempat.  Sementara beberapa daerah masih ketakutan menerima kunjungan tamu, akibat adanya pandemi Covid-19.

“ Di tengah keprihatinan yang terjadi saat ini, tentunya suatu kebanggaan dan kehormatan bagi kami, bisa bersilaturahmi untuk melakukan koordinasi dan sharing pengalaman dengan jajaran pejabat BKAD Kota Cimahi,” tukasnya.

Sehubungan Raperda yang tengah dibahas, lanjut Hidayat, saat ini Pansus A mendapat tugas untuk membahas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Menurutnya, KUA-PPAS yang tengah dibahas Pansus A, sudah melalui proses panjang. Karena hasil audit dari BPK. Karena itu, pihaknya ingin ‘berguru’ kepada pejabat BKAD Kota Cimahi. Maklum, anggota Pansus A DPRD Purwakarta banyak yang masih baru dalam pembahasan PPA ini.

“ Penghasilan terbesar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kota Cimahi dari mana saja, sementara ada yang berpendapat bahwa semakin banyak SILPA, maka kinerja pemerintahan dinilai kurang produktif? Bagaimana pendalaman yang dilakukan DPRD Cimahi? Apakah Dewan minta lebih dalam semua rekening,” tanya Hidayat.

Kepala BKAD Kota Cimahi, Ahmad, mengakui, sebenarnya SILPA yang terlalu besar, juga tidak efisien dan tidak realistis. Ia melanjutkan, pernah SILPA Cimahi dinilai terlalu besar. Akhirnya dirasionalisasi. SILPA Kota Cimahi saat ini, lanjutnya, sebesar Rp 89 Miliar dari perkiraan Rp. 86 Miliar.

“ SILPA kita kebanyakan berasal dari BTT penanganan Covid-19, BTL (gaji pegawai yang meninggal, dll), dari sisa lelang, dan DAK yang belum terealisasi, “ jelas Ahmad, didampingi beberapa jajarannya.

Ia menilai, BPK sekarang terdiri dari orang-orang muda, yang bekerja dengan sangat baik dan hasil pemeriksaannya sangat kredibel. “ Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK dipegang oleh inspektorat, bila diklarifikasi dewan tentang tindak lanjut temuan BPK, maka pihak inspektorat yang dipanggil untuk menjelaskan,” tuturnya.

Ahmad menegaskan, selama ini tidak mendapat kendala berarti dari DPRD Cimahi. Para wakil rakyat Cimahi, lanjutnya, tidak sampai mengoreksi terlalu dalam. Karena TAPD juga selalu rutin menyampaikan runtutan-runtutan data keuangan.

“ Mereka biasanya hanya melakukan crosscheck saja, mana-mana temuan BPK yang sudah ditindaklanjuti atau belum,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here