Kantor Desa Cieundeur

Laporan : Cece

Cianjur, metropuncaknews.com – Nasib Kepala Desa Cieundeur Kecamatan Warungkondang Kab Cianjur, nampaknya di ujung tanduk. Dugaan tersebut muncul terkait adanya surat yang dikeluarkan Camat Warungkondang, perihal permohonan pemberhentian sementara Kepala Desa Cieundeur, ‘Asep Jaenal Muhtadin pada Plt Bupati Cianjur, tertanggal 14 Mei 2019 dengan nomor surat 910/158/PM.

Surat tersebut Plt Bupati Cianjur melalui inspektorat daerah (Irda) Kabupaten Cianjur untuk segera menurunkan tim pemeriksaan khusus (Riksus) ke Desa Cieundeur.

Mengingat adanya laporan warga yang mendesak kerja dan kinerja Kepala Desa Cieundeur, yang diduga telah banyak melakukan pelanggaran dan merugikan banyak masyarakat.
Sehingga memicu kearah ketidak percayaan masyarakat lagi.

” Kami menilai sudah tidak layak lagi sebagai kepala desa,” tutur Abe saat di konfirmasi melalui pesan singkat, Sabtu (18/5) lalu. Seperti yang dikutip dari maharnews.com. Abe juga turut menandatangini mosi tidak percaya terhadap Kepala Desa Cieundeur.
Karena itu, Camat Warungkondang meminta pada PLT Bupati Cianjur untuk segera memberhentikannya sebagai kepala desa.

” Kita juga meminta agar segera memproses seluruh pelanggaran yang diduga telah dilakukanya selama ini. Itu merupakan inti surat mosi tidak percaya yang kami layangkan,” tegasnya.

Sementara itu, tokoh pemuda Kampung Cieundeur Yudi (35) menambahkan, hari ini Selasa (21/5), Inspektorat Daerah (Irda) Kabupaten Cianjur. Sedang melangsungkan Pemeriksaan Khusus (Riksus) terhadap Kepala Desa Cieundeur. Riksus tersebut dilaksanakan di kantor Kecamatan Warungkondang.

Yudi juga mengatakan, dengan adanya Riskus tersebut, secara tidak langsung perkara demi perkaranya Kepala Desa Cieundeur Asep Jaenal Muhtadin sudah terendus Pemkab Cianjur.

Sementara Kades Cieundeur Kecamatan Warungkondang, Asep Jaenal Muhtadin mengaku kecewa atas tindakan Camat Warungkondang yang mengirimkan surat pernyataan mosi tidak percaya masyarakat Cieundeur pada Plt Bupati Cianjur.

” Tindakan Camat itu tidak etis, tidak sesuai dengan istilah, terlalu jauh melangkah. Misal anggap saya salah, seorang Kepala Desa (Kades) sudah diproses secara pidana belum, terus sudah diputus pengadilan belum. Coba baca undang-undangnya,” ungkapnya saat dikonfirmasi usai diperiksa Inspektorat Daerah (IRDA) di kantor Kecamatan Warungkondang.

Asep berharap, Camat Warungkondang segera meluruskan permasalahan ini. “Harapan saya pada Camat, tolong diluruskan kembali, seharusnya pembinaan bukan begitu,” harapnya.
Dilain pihak  Camat Warungkondang, Chandra Dwi Kusumah SH mengatakan, pihaknya tidak sepaham dengan Kades Ciuendeur. Masalah mosi tidak percaya masyarakat yang difasilitasi BPD Cieundeur itu wajar. Dalam hal ini menyikapi sesuai tuntutan yang diajukan warga dan sebagaimana Peraturan Bupati (Perbup) yang berlaku.
” Berdasarkan Perbub 28 tahun 2018, mekanisme sudah ditempuh dan kita fasilitasi, mosi tidak percaya masyarakat ini kalau dibiarkan, mungkin akan menjadi blunder, mungkin akan jadi anarkis,” katanya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here