Musyawarah warga dan pemerintahan desa.

Laporan : Sam Apip

Cianjur, metropuncaknews.com – Beras Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang dikirim suplayer untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM), warga yang ada disetiap desa, seKecamatan Ciranjang. Kualitasnya kurang memenuhi standar, bubuk (ancur) dan berwarna kuning. 

Kualitas beras tersebut, sempat didemo warga dari dua Desa,  yakni Desa Mekargalih dan Nanggalamekar, Kecamatan Cianjang. Oleh karena banyak warga yang menilai, bahwa jeleknya kualitas beras tersebut, diduga kurangnya pengawasan dan kurang tegasnya pihak Tenaga Kesejahtraan Sosial Kecamatan (TKSK) Ciranjang. 

Salah seorang Ketua RT. 02/02, warga Kampung Pasir Jengkol, Desa Nanggalamekar, Rahmat Taupik (30), menjelaskan, dengan adanya beras program BPNT yang disalurkan pada KPM, kualistasnya sangat kurang baik. Hal itu, jelas membuat semua pihak kecewa, utamanya pihak KPM itu sendiri. Karena harga beras perKgnya cukup besar, dan seharuanya beras berkualitas premium. 

“Dengan adanya itu, diharapkan pada pihak pemerintah, pengadaan beras tersebut, agar dikelola Bumdes masing-masing desa, yang ada di Kecamatan Ciranjang dan setiap agen yang ada di desa menerima berasnya dari Bumdes. Selain untuk memajukan Bumdes disetiap desa, juga akan memudahkan pengawasan terhadap kualitas beras yang akan dikirim kesetiap agen (e_Warung),” ucap Rahmat, Minggu (25/8).

Warga lakukan aksi protes.

Salah seorang anggota BPD Nanggalamekar, Hilman (45) menambahkan, buruknya kualitas beras Program BPNT yang diturunkan pekan lalu, itu banyak faktor kemungkinan yang dilakukan oleh berbagai oknum suplayer dan kurangnya pengawasan dari pihak TKSK itu sendiri. 

“Karena tugas TKSK, bukan hanya selaku pendamping saja, tapi pengawasan terhadap kualitas beras harus ikut  mengawasinya, jangan sampai terjadi kualitas beras buruk, atau jauh dari standar, yang telah ditentukan pemerintah (Kualitas Premium). Pekan lalu turunnya kualitas buruk, bubuk, hancur dan warnanya kuning, itu karena kurangnya pengawasan dari pihak TKSK Ciranjang,” ucap Hilman. 

Dilain pihak, TKSK Ciranjang Imas (45) menjelaskan, pengadaan beras bulan mendatang akan dipasok dari Bulog langsung, melalui agen-agen yang ada disetiap desa, jadi tidak lagi dikelola pihak Suplayer. 

“Mengenai keinginan dikelola oleh pihak Bumdes di setiap desa, itu bukan ranah atau pekerjaan pihak TKSK, tapi kewenangan pihak pemerinta,” terangnya.

Sebetulnya Imas pun mengakui, bahwa pekerjaan TKSK itu hanya selaku pendaping KPM saja, bukan sebagai pemangku jabatan mengenai pendistribusian beras, apalagi penentu kualitas beras.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here