Massa SPRI kembali geruduk kantor BPJS Kab. Cianjur

Laporan : Shandi

Cianjur, metropuncaknews.com – Massa Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), kembali melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor BPJS Kab Cianjur di jalan Raya Bandung KM 2 Desa Sabandar, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, Jumat (8/7).

Dalam aksi tersebut, mereka menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  untuk memberlakukan masa pengajuan BPJS bagi warga miskin tanpa menunggu 14 hari.

Koordinator aksi, Rudi Agan mengatakan, tuntutannya sederhana kepada pihak pemerintah daerah dan pihak BPJS Cianjur. Yaitu bagi masyarakat Cianjur, khususnya bagi warga yang tidak terdaftar dalam BPJS PBI maupun BPJS Mandiri, untuk dibebaskan biaya kesehatan tanpa syarat.

“ Intinya warga yang tidak terdaftar dalam jaminan tersebut, ketika mengajukan kartu BPJS kesehatan langsung aktif tanpa menunggu 14 hari,” terangnya.  

Selanjutnya Rudi menegaskan, jika tuntutannya tidak direalisasikan, maka pihaknya akan melakukan unjuk rasa besar-besaran dengan jumlah massa yang lebih dari seribu orang.

Ketua Timsos Barisan Patriot Bela Negara (BPBN) Koordinator Wilayah (Korwil) Kabupaten Cianjur, Cece Sutisna mengatakan, alasan pihaknya melakukan unjuk rasa tersebut, karena perlu kita sampaikan, banyaknya pasien  warga miskin di rumah sakit (RS) yang tidak mampu membayar.

” Untuk hal itu kita menuntut pemerintah daerah dan pihak BPJS, untuk tidak menunggu lama 14 hari massa aktif BPJS, dan diaktifkan kembali SKM/SKTM. Karena masih banyak warga yang tidak terdaftar di BPJS,” ujarnya.

Kepala Kantor Pelayanan Operasional BPJS Kabupaten Cianjur Karlina mengatakan, pihanya hanya pengelola BPJS kesehatan. Tentunya seluruh regulasi diatur oleh pemerintah pusat.

” Dalam hal ini, sesuai peraturan presiden nomor 82 tahun 2018, itu untuk pendaftaran, ada masa verifikasi selama 14 hari, jadi tetap menunggu sampai data itu valid, Karena kami tidak bisa keluar dari kolidor ketentuan peraturan yang sudah ditentukan pemerintah,” jelasnya.

Kepala Bidang Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, Rudi menuturkan, pihaknya hanya sebagai pelayan yang hanya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Sedangkan intruksi Presiden itu harus kuace 95% masyarakat cianjur, atau Indonesia itu terdaftar dijaminan kesehatan hanya itu, kita juga dari pemerintah derah sudah dianggarkan.

” Jadi sebetulnya tinggal nunggu, ya’ gak bisa bebas biaya, karena masing-masing punya otoritas, Rumah Sakit punya otoritas, BPJS punya otoritas, kalau tuntutan mereka ingin bebas di rumah sakit, bebas dari segala biaya ya gak bisa,” tandasnya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Dadan Ginanjar saat dimintai tanggapan tuntutan massa tersebut menegaskan, anggaran Pemda terbatas. Sementara BPJS dari pusat aturannya begitu. “ Jadi tidak bisa merubah satu hari, karena yang bisa merubah aturan pihak pusat,” ujarnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here