Perjuang pembatalan penghapusan SKTM terus dilakukan massa dengan mendatangi Pemkab Cianjur

Laporan : Shandi

Cianjur, metropuncaknews.com – Sekira pukul 09.00 Wib, Kantor Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) kembali didatangi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI). Dalam aksi tersebut, massa terus mendesak dan memperjuangkan penghapusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dibatalkan, Selasa (4/12).

Alasan kenapa massa SPRI terus memperjuangkannya adalah karena masih banyak warga tidak mampu yang belum memiliki BPJS atau jasa pelayanan kesehatan lainnya.

Ketua LSM SPRI Kabupaten Cianjur, Rudi Agan mengatakan, pihaknya akan terus mendesak pemerintah daerah untuk memberlakukan kembali SKTM. Hari ini datang ke Pemkab Cianjur, adalah untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut.

Terkait solusi jaminan kesehatan miskin atau masyarakat prasejahtera yang belum terkaper oleh BPJS Mandiri PBI  atau BPJS yang di konfresi dari Jamkesda.

“Nah, artinya secara garis besar mengenai tuntutan kami cukup sederhana, mohon dan tolong carikan solusi buat warga Cianjur (prasejahtera), yang lagi berobat di tiga RSUD, yaitu RSUD Sayang, Cimacan, dan Pagelaran. Sesuai amanah Undang-undang (UU),” pungkas Agan diamini beberapa rekannya.

Melalui aksi Unras tersebut, pihaknya menuntut beberapa hal. Diantaranya, memberlakukan kembali SKM/SKTM solusi buat rakyat yang masih belum memiliki kartu  peserta BPJS kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang di mana iurannya perorangan atau peserta mandiri. Lalu mengevaluasi kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan terakhir rombak Basis Data Terpadu (BDR) karena hematnya tidak partisipatif’.

Selaku Koordinator Lapangan (Korlap), Dadang Junaedi memaparkan, betapa heran dan anehnya di Kabupaten Cianjur ini. kondisi lain tidak sesuai dengan amanah UU (pasal 1 angka 1 UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan), belum lagi adanya carut marut pendataan.

“Nah, ketika bicara kemiskinan diprogram, artinya, Basis Data Terpadu (BDT), yang asal-asalan dari petugas TKSK,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur, Tresna Gumilar mengatakan, mengenai penjelasan tentang  instruksi Presiden No 8 Tahun 2017 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

Sesuai Perpres no 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, Kepmendagri tahun 2016, tentang dukungan JKN, permensos no 5 tahun 2016 tentang penerima bantuan iuran jaminan kesehatan.

” Mengenai SKTM diusulkan ke Dinas Sosial (Dinsos) untuk diverifikasi, bila sudah sesuai ketentuan dan anggarannya tersedia bisa mendapat kartu BPJS sebagai peserta PBI,” pungkasnya.

Pernyataan tersebut diyakini masih belum bisa menyelesaikan permasalahan. Karena saat ini warga miskin kebingungan dilevel yang sangat tinggi. Selain itu juga pihak terkait harus jeli terhadap para pengguna SKM/SKTM padahal status kehidupannya termasuk kategori kelas menengah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here