Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat padati kantor Pemkab Cianjur

Laporan : Shandi/Ruddy/Najib/Henny

Cianjur, metropuncaknews.com – Kantor Pemerintah Kabupaten Cianjur kembali dipenuhi massa dari Himpunan Masyarak Cianjur (HIMAT), ormas dan LSM. Mereka datang untuk mengggelar aksi demo dengan tema Masyarakat pPeduli Cianjur, (27/4).

Hal tersebut perlu dilakukan oleh semua elemen lintas suku, agama, ras dan antar golongan, sebagai wujud kepedulian rakyat terhadap tatanan demokrasi Pemerintahan Cianjur. Para pendemo menilai, tatanan demokrasi Pemerintahan Cianjur kini sedang carut marut dan terindikasi melakukan pembangkangan terhadap hukum serta terindikasi terjadinya penyimpangan kekuasaan oleh kepala daerah. Ungkapan tersebut, dituangkan dalam Surat edaran Pressidioum Rakyat Cianjur Bergerak Untuk Sugih Mukti, tertanggal 23 April 2018. Surat edaran tersebut, ditandatangani Ridwan Mobarok. Bambang Adi, Moh. Aang Suherlan, Agus, Cepi Suryana dan Enes.

Para pendemo mengungkapkan, banyak ditemukan kejanggalan- kejanggalan pada era kepemimpinan bupati saat ini. Seperti kebijakan-kebijakan bupati yang tidak tepat sasaran. Diantaranya. peralihan lahan persawahan yang menjadi kawasan industri. Transportasi umum, perpindahan kabupaten, infrastruktur jalan dan hal-hal lain yang dikeluhkan masyarakat.

Aksi damai tersebut mendapat pengawalan ketat dari pihak Kepolisian, TNI dan ratusan Satpol PP.

Dalam aksinya para pendemo, menuntut agar Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar, lenngser dari jabatannya dan diproses secara hukum yang berlaku. Hal tersebut disampaikan melalui orasi dan tulisan dalam spanduk yang dibawa para pendemo.

Namu sangat disayangkan, pada pukul 13.00 WIB, setelah shalat Jum’at pendemo mendapat kabar. Irvan Rivano Muchtar tidak mau menemui para pendemo. Alasannya, Irvan sedang di luar kota.

Merasa tak dapat kepastian dari kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, masa melanjutkan aksinya ke kantor DPRD Cianju. Mereka menuntut kebijakan Bupati Cianjur, H. Irvan Rivano Muchtar yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Dalam aksinya, ribuan massa yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Cianjur (HIMAT), ormas, LSM, santri, sopir angkutan umum dan mahasiswa, menyuarakan aspirasinya secara bergantian oleh pimpinan lembaganya masing-masing.

Ada pun kebijakan bupati yang diutarakan massa yaitu, mengalihkan pusat Pemerintahan Cianjur ke Campaka. Pemindahan tersebut dinilai dilakukannya tanpa ada kajian terlebih dahulu dan tidak mengacu kepada aturan yang ada. Selain itu juga pembangunan infrastruktur jalan, pengalihan fungsi lahan persawahan dan kebijakan lainnya yang dinilai banyak merugikan masyarakat.

Mayjen (Purn) Tatang Zaenudin yang ikut dalam aksi mengatakan, hampir setengah abad ia berada di Cianjur, baru kali ini merasakan kegelisahan seperti sekarang. Hampir setiap hari ada yang demo. Selain itu juga sering terjadi bencana dimana-mana.

“ Setelah saya kaji apa penyebabnya, ternyata sistem kerja dan kinerjanya yang tidak tepat sasaran,” ujar pensiunan Mayjen TNI yang juga merupakn salah seorang tokoh masyarakat di Cianjur.

Ditemui seusai audien dengan anggota Dewan, Ridwan Mubarok yang merupakan Direktur Cianjur Institute dan koordinator aksi menuturkan,’ lembaga yang berwenang menerima pengaduan terkait kebijakan kepala daerah, yang berdampak pada hajat hidup orang banyak adalah Ombudsman. Kendati demikian hingga saat ini, Ombudsman belum membuat surat rekomendasi ke lembaga peradilan, untuk memanggil secara paksa paksa bupati. Terkait alih fungsi lahan. “ Padahal, Bupati Cianjur ini, sudah tiga kali tidak memenuhi panggilan tersebut,” jelas Ridwan pada awak media.

Ia juga mengatakan, muara pelanggaran ini, DPRD Kabupaten Cianjur, harus membentuk pansus hak angket bupati untuk pemberhentian atau pemakzulan kepala daerah.

Menanggapi aksi masa dengan aspirasinya, anggota DPRD Kabupaten Cianjur Ade Sobari dari Partai Hanura mengatakan, hari Sabtu – Minggu libur. “ Paling hari Senin kita mulai menindak lanjuti tuntutan dari massa ini,” ujarnya.

Menurut dia, melanggar atau tidaknya bupati, bukan hak kalangan DPRD, melainkan ada di lembaga yang berwenang. “ Yakni penegak hukum dan tidak mungkin bisa selesai dalam satu hari, tapi ada proses yang ditempuh untuk menyelesaikannya,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here