Laporan : Dwi

Tanah Datar,  metropuncaknews.com –     Terkait penyegelan kantor Wali Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumbar, menurut keterangan hal itu dipicu dari ucapan yang keluar dari mulut Kepala Desa Rambatan EIW beberapa waktu yang lalu terhadap salah seorang warganya.

Hal ini menimbulkan polemik dikemudian harinya akibat dari penghinaan tersebut. Menurut informasi dari warga, ucapan EIW sudah kelewat batas.

Dikatakannya kalau Balai Balai Adat seperti kandang kambing. Sementara wadah tersebut tempat berkumpulnya limo unsur disitu. “Tentu kami tersinggung pak, kami tidak terima, makanya kami kunci pintu kantor wali ini.” ucap warga tersebut, Senin (19/11) pada awak media.
Hal tersebut dibenarkan Camat Rambatan Dedi Tri Widono, S.STP tentang dugaan adanya ucapan yang tidak pantas yang disampaikan Wali Nagari tersebut.

Dugaan itu memang benar dan itu dimaksudkan hanya untuk memberikan motivasi kepada masyarakat. Mungkin cara penyampaian yang sedikit berbeda. Dan ini akan dijadikan pelajaran yang sangat berharga. Sekaligus Ccamat mengimbau pada seluruh wali nagari yang berada di Kecamatan Rambatan agar dapat menjaga perilaku dan tatakrama.

Janganlah melayani masyarakat dengan ucapan atau kata-kata yang tidak pantas. Sehingga dapat memancing emosi masyarakat. “Himbauan ini akan kita tuangkan secara resmi diatas kertas dan akan kita berikan kepada seluruh wali nagari yang ada di Kecamatan Rambatan ini,” ujar Dedi kepada beberapa awak media di ruangannya.

Terkait masalah tersebut, sudah dilaporankan ke pihak kepolisian.  Juga diharapkan pada Wali Nagari Rambatan agar taat dan patuh saat menjalani proses hukum.

“ Diharapkan pada Wali Nagari Rambatan janganlah melakukan penuntutan balik, karna pendapat saya hal itu akan membuat kita semakin jauh,” lanjut Dedi.

Namun hingga berita ini diturunkan, EIW susah untuk dikonfirmasi. Dan saat ini kantor Wali Nagari sudah aktif kembali. Segel atau gembok sudah dibuka.

Dedi dengan tegas mengatakan, kalau kantor ini adalah kantor pelayanan publik, dan yang bermasalah adalah personnya bukan institusi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here