Laporan : Atul Wolio

Buton, metropuncaknews.com – Lagi-lagi masyarakat Buton serukan percepatan pemekaran Provinsi Kepulauan Buton ( Kepton). Gaung Itu juga datang dari beberapa elemen, mulai Pemerintah Daerah, Elit Politik, hingga para pemuda-pemudi yang berasal dari Pulau Binongko Kabupaten Wakatobi yang bernaung pada Paguyuban Asosiasi Muda Pulau Binongko (ADAB) dan Solidaritas Mahasiswa Binongko Makassar (SMABI).

Mereka berpendapat, seyogianya Ir. Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-7  mampu dan segera mencabut Moratorium Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) di Kepulauan Buton.

Paguyuban itu pun menegaskan alasannya, karena  pemekaran ini dinilai amat penting bagi percepatan pembangunan dari sisi masyarakat dan juga daerah secara geografis. Sehingga tak lain adalah menjamin pendapatan ekonomi per kapita dan kualitas pelayanan pada segala kebutuhan masyarakat.

Bila mengulas dari beberapa catatan sejarah (historis kognitif), cukup terang bila eks Kesultanan Buton adalah sebuah pemerintahan yang memiliki mata uang tersendiri dan sistem ketatanegaraan yang terstruktur dan sistematis.

Seorang pemuda warga  Pulau Binongko, Lantri Labula menyebutkan dengan tegas, kalau pihaknya terus-menerus (tak henti) layangkan desakan demi desakan pada Pemerintah Pusat. Maksudnya agar tidak lupa dengan masyarakat eks Kesultanan Buton. Terutama bisa lebih menjaga dan menghargai permintaan masyarakat Buton selama ini.

” Kita terus lakukan penegasan ke Pemerintah Pusat, agar kemudian melahirkan Kepton dalam bingkai NKRI yang kita cintai ini,” tandas Lantri.

Dijelaskannya, dalam pembentukan pemekaran daerah adalah salah satu dari amanat konstitusi negara. Pemekaran daerah semula dipayungi dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah, yang beberapa kali diubah, dan kini yang berlaku ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here