Laporan : Dhani/Sandi

Cianjur, metropuncaknews.com – Gerakan Nasional Republik Indonesia (GNPK-RI) dan Riset Center menggelar konfrensi pers terkait pelaporan Plt Bupati Kab. Cianjur. Konpers tersebut digelar di kantor CRC Desa Nagrak Jalan Gatot Mangkrupraja, Kecamatan Cianjur, Rabu (31/03/2021) pukul 14.00 WIB.

Selain awak media, penyelenggara juga mengundang organisasi masyarakat (ORMAS), para aktivis dan mahasiswa dalam konfrensi pers tersebut.

Ketua GNPK-RI Jawa Barat, Nana Supriatna Hadi Winata mengatakan, maksud dan tujuan diadakannya konfrensi pers itu adalah untuk menyelamatkan uang yang diduga dikorupsi. Sekaligus menindak lanjuti adanya dugaan korupsi dana APBD di tahun 2019.

” Kita hanya berkeinginan memberantas koruptor khususnya di Cianjur. Supaya kedepan bisa lebih maju, lebih baik lagi dengan tidak adanya para koruptor,” tegasnya saat dikonfirmasi wartawan.

Sejauh ini, lanjut Nana, kami sudah mempunyai dua dokument hasil formasi dan galian data dari rekan-rekan GNPK-RI di Cianjur. Dan kita akan segera menindak persoalan ini dengan menyampaikan surat kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) dan KPK.

” Mudah-mudahan semua ini bisa menjadi kebaikan untuk semua, pemerintah dan untuk masyarakat di Kabupaten Cianjur khususnya. Semoga kedepan Cianjur bisa lebih sejahtera dan lebih baik, lagi,” ujarnya menegaskan.

Menyikapi hal itu, Pemerintah Kabupaten Cianjur Jawa Barat, melalui kuasa hukumnya Yudi Junadi, SH, MH, buka suara soal tudingan munculnya opini selisih anggaran Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan APBD 2019. Karena pada prinsipnya, pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38/2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD.

Yudi Junadi mengatakan, opini adanya dugaan korupsi pada APBD Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2019, merupakan tuduhan yang tidak mendasar.  Bahkan cenderung tidak disertai fakta yang sebenarnya.

” Opini tersebut muncul, karena kesalahan memahami anatomi anggaran,” kata Yudi, Rabu (31/3/2021).

Maka dari itu, lanjut Yudi, Pemkab Cianjur memandang perlu memberikan klarifikasi atau meluruskan opini yang berkembang saat ini. Karena, bisa jadi ada muatan politis dibalik opini tersebut menjelang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur terpilih.

” Selisih antara KUA PPAS 2019 yang dibahas 2018 dengan APBD 2019 sebesar Rp1.244.842.302.291 telah sesuai dengan Permendagri Nomor 38/2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD jo. Nota Kesepakatan Antara Pemkab Cianjur Dengan DPRD Cianjur Nomor 900/Huk/2018 dan Nomor 172.4.1/09/DPRD/2018 Tentang Prioritas dan Plafon Sementara  (PPAS) APBD Kabupaten Cianjur tahun 2019,” terang Yudi.

Pokok dari regulasi itu, sambung Yudi, dalam hal pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan PPAS akibat adanya kebijakan pemerintah, maka dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program. Serta pagu anggaran definitif yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara perurusan dan perangkat daerah, plafon anggaran sementara program, plafon anggaran sementara belanja tidak langsung, serta rencana pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2019.

” APBD 2019 sudah direalisasikan tanpa ada hambatan serta sudah diaudit oleh BPK dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian,” ungkapnya.

Yudi mencontohkan terjadinya selisih pada belanja tidak langsung antara KUA-PPAS dengan APBD 2019 sebesar Rp515.840.386,619,48. Pada pos belanja gaji sebesar Rp407.451.628.322,48,00, terjadi perbedaaan.

” Adanya pencadangan gaji untuk P3K maka terdapat selisih perbedaan belanja gaji pada KUA-PPAS dengan APBD 2019 sebesar Rp38.169.145.098,00. Tunjangan P3K sesuai Peraturan Presiden Nomor 129/2018 tentang APBN Tahun 2019 yang bersumber dana  DAU Tambahan,” jelas Yudi.

Sedangkan terdapat perbedaan gaji DPRD yang naik pada APBD 2019 sebesar Rp338.143.640,00 karena adanya belanja operasional DPRD yang sebelumnya pada saat penyusunan KUA PPAS belum dianggarkan. Begitu juga perbedaan Belanja TPP pada APBD 2019 dengan PPAS sebesar Rp979.220.000,00 karena adanya penyesuaian kelas jabatan tunjangan PNS pada saat penyusunan APBD.

” Sedangkan perbedaaan belanja insentif pajak sebesar Rp36.100.035,52,00 karena terjadi perhitungan kembali penyusunan APBD,” ungkapnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here