Laporan : Sandi

Cianjur, metropuncaknews.com  – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, menggelar sosialisasi tatap muka dengan organisasi extra kampus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cianjur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Kegiatan tersebut digelar di gedung DPD KNPI Jalan Ir. H. Djuanda Panembong Cianjur, Rabu (14/10).

Dalam pelaksanaannya, pihak penyelenggara menyarankan kepada para peserta untuk mematuhi protokol kesehatan. Maka dari itu pesertanya pun sengaja dibatasi. Hal itu dilakukan penyelenggara guna menghindari penyebaran virus covid-19.

Ditemui seusai menyampaikan materi ketua divisi hukum dan pengawasan KPU Kabupaten Cianjur, Hilman Wahyudi, menyampaikan, agenda hari ini, Rabu (14/10), adalah bentuk sosialisasi tatap muka dengan lembaga mahasiswa extra kampus HMI. Dalam praktek sosialisasi ini tentunya pihak KPU pun melaksanakannya dengan menggunakan prokol kesehatan.

” Mengenai pembahasannya, tadi memang mempunyai waktu cukup panjang. Jadi banyak materi yang disampaikan terkait pelaksanaan Pilkada yang akan dilaksanakan tanggal 09 Desember nanti,” kata Hilman.

Adapun yang disampaikan, lanjut Hilman, mulai dari syarat pencalonan, terus juga masuk ke wilayah kampanye. ” Selain itu juga kemungkinan-kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di hari H,” ujarnya.

Disinggung mengenai pelaksanaan pengambilan suara secara online, Hilman menjawab, keinginan seperti itu memang sudah ada dan fasilitas juga cukup memadai.

” Tetapi  kita juga aturan atau payung hukum. Nah, sekarang ini untuk melakukan pemilihan secara online yang menjadi payung hukum Pilkada ini belum memungkinkan pelaksanaan secara online,” jawab Hilman Wahyudi.

Sementara itu, ketua umum HMI cabang Cianjur Dia Muhamad Zaki, menyambut antusias. Karena sebagai bagian dari masyarakat Cianjur harus berpartisipasi dalam Pilkada tanggal 9 Dsember nanti.

“Hasil pemilihan nanti, itu akan menentukan nasib 5 tahun tahun kedepan,” kata Zaki.

Ketika mahasiswa melihat ada kesalahan dari pihak calon ataupun dari penyelenggara, lanjut Zaki, pengawasan mahasiswa itu harus menjadi yang terdepan, karena memiliki daya yang kritis.

” Kami akan berperan aktif dalam pengawasan baik secara personal maupun dengan organisasinya. Tetapi kami juga harus mendaftar dulu ke KPU sebagai lembaga pemantau independen,” ujarnya.

Zaki menyambungkan, upaya yang akan dilakukan akan segera mendaftar menjadi salah satu pengawas independen atau pemantau independen. ” Bagaimanapun juga kita akan fokus terhadap pengawasan. Selain itu juga akan mengawasi terhadap teknis-teknis penyelenggaraan kampanye paslon itu, dan yang terakhir kita juga akan berupaya untuk menyelesaikannya,” tandasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here