KPU Kabupaten Cianjur menggelar evaluasi pemilu.


Laporan : Sandi

Cianjur, 
metropuncaknews.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur menggelar rapat evaluasi fasilitas kampanye Pemilu serentak tahun 2019, di hotel Palace Cipanas, Rabu (31/7) kemarin.


Sejumlah instansi pemerintah turut diundang dalam evaluasi tersebut, seperti perwakilan dari Polres Cianjur, Kesbangpol, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga, serta Bawaslu Kabupaten Cianjur.

Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Rifki Ali Mubarok mengatakan, hampir di semua kota/kabupaten di Jawa barat ini, umumnya di Indonesia pasti melaksanakan rapat evaluasi terkait fasilitas kampanye. Tujuan diadakannya rapat ini yakni mendapatkan masukan dan perbaikan terkait fasilitas kampanye pada Pemilu 2019 yang telah selesai diselenggarakan.

“Salah satu evaluasinya adalah fasilitas pemilu yang berkenaan dengan Alat Peragaan Kampanye (APK). Artinya ada beberapa bentuk kampanye yang difasilitasi oleh KPU. Seperti halnya kepada peserta Pemilu, agar Pemilu kali ini lebih merata,”ujarnya saat dihubungi awak media, kamis (1/8).

Lanjut Rifki, Pemilu 2019 ini merupakan hal yang baru dalam kampanye. Ada beberapa bentuk fasilitas yang diberikan oleh KPU, salah satunya adalah batasan para peserta pemilu untuk beriklan. Ketika difasilitasi, maka ada hal-hal baru yang dibatasi. Batasannya tersebut baik dari sisi jumlah, kemudian ukuran dan termasuk dengan iklan di media.

“Iklan kampanye sekarang difasilitasi KPU. Konsekuensi dari iklan tersebut yakni batasan yang seimbang. Tidak ada yang keleluasaan memasang iklan atau APK seenaknya saja. Sehingga bisa setara, dan tidak ada yang memilki ‘kapital’ masing-masing.

“Di Cianjur sendiri, evaluasi ini menjadi bermanfaat cukup besar. Karena akan menuju ke Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 2020 nanti. Artinya, evaluasi fasilitas kampanye kali ini bisa menjadi acuan yang positif bagi KPU sebagai penyelenggara agar jauh lebih baik.

“Sebetulnya di Pilkada 2018 kemarin sudah mulai difasilitasi APK dan iklan di media. Maka, nanti itu bisa menjadi referensi pelaksanaan Pilkada 2020 dan Pemilu 2024 nanti,” jelasnya.

Diakui Ketua KPU Jabar, belum ada hasil yang ditentukan. Tapi dari beberapa masukan peserta pemilu itu ada beberapa rekomendasi, salah satunya dari sisi jumlah efektivitas iklan di media. Ketika mungkin oleh KPU dibatasi terkait iklan, apakah diperbolehkan peserta pemilu memasang iklan.

“Kalau oleh KPU itu tidak diperbolehkan memasang iklan, kemungkinan yang terjadi justru peserta pemilu akan memasang iklan dan APK seenaknya sendiri, bahkan mungkin akan lebih banyak,” akunya.

Sementara, Ketua Bawaslu Kabupaten Cianjur, Usep Agus Jawari melalui Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar lembaga Bawaslu, Hadi Dzikri Nur mengatakan, bagi Bawaslu sukses pemilu bukan berarti tanpa catatan, justru harus menjadi bahan evaluasi pada Pemilu mendatang.

Hadi juga menyampaikan, dari data yang telah masuk dalam kasus yang ditemukan pada Pemilu 2019 ini diantaranya, Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) menjadi fokus bersama, karena sebagian besar peserta pemilu dan Caleg tidak semua mengajukan pemberitahuan.

“Bagi kami, ini menjadi catatan penting dalam pemilu 2019 kemarin,” terangnya.

Selain itu Hadi juga mengatakan, lamanya waktu tahapan kampanye juga menjadi kendala dan menimbulkan perselisihan antar peserta. Pemasangan APK di wilayah privat aturannya juga ambigu atau abu-abu.

“Kerawanan politik uang, serta ajang kegiatan anggota dewan yang juga sambil melakukan ajang kampanye bagi dirinya sendiri atau bahkan parpol yang diusungnya. Serta banyaknya dugaan pelanggaran pemilu berkaitan dengan APK,” tandasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here