PLeno di Kecamatan Harwangi

Laporan : Sam Apip

Cianjur, metropuncaknews.com – Kemite Independen Pengawas Pemilu (KIPP) Kabupaten Cianjur, rencanakan akan mengugat KPUD Cianjur. Pasalnya pihak KPU diduga telah melanggar aturan, PKPU No.3 tahun  2019, pasal 61 tentang C1. 

Seperti salinan C1 tidak dipangpang di tempat – tempat umum yang setrategis dan diduga telah lalai dalam melaksanakan tugas. Seperti banyaknya kertas surat suara untuk hak pilih dan blangko C1 Plano tertukar dengan Dapil lain. 

Gugatan dugaan pelanggaran KPU tersebut, akan dilakukan setelah selesai melaksanakan Pleno di setiap PPK yang ada di Kabupaten Cianjur. 

Ketua KIPP Kabupaten Cianjur Endang Kohar yang akrab disapa Eko menjelaskan, hasil pantaunnya selama kegiatan Pemilihan Presiden, Wakil Presiden dan Pemilihan Legislatif di setiap kecamatan, khususnya di Kecamatan Haurwangi, Bojongpicung, Ciranjang, Sukaluyu, Karangtengah, Kecamatan Mande dan di Kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Cianjur, diduga banyak pelanggaran yang dilaksanakan PPK, PPS dan KPPS. Semua kesalahan itu bermuara pada KPUD Cianjur. 

Dugaan pelanggaran tersebut, diantaranya, salinan C1 tidak dipampang di tempat unum yang terategi di setiap TPS dan ditempat lingkungan sidang Pleno tingkat Kecamatan. Hal itu dilakukan agar diketahui masyarakat umum dan untuk memudahkan para saksi Pilpres maupun para saksi Partai saat melaksanakan Pleno KPPS di setiap kecamatan. Hal tersebut, tentu saja  melanggar PKPU No.3 tahun  2019, pasal 61 tentang C1. 

Selain itu, pihaknya menegaskan pada pihak Pawaslu Kecamatan setempat maupun Panwaslu Kabupaten, harus segera proaktif dalam menangani pwrmasalahan pelanggan mapun kelalaian pihak KPUD. “Karena hal itu akan merugikan masyarakat maupun pihak para calon Presiden, Wakil Presiden dan para Calon Legislatif yang notabene memiliki peluang untuk jadi anggota legislatip,” tegas Eko, Minggu (20/04). 

Sementara itu, salah seorang anggota KPUD Kabupten Cianjur, yang saat itu sedang melaksanakan pemantauan Pleno TPS di Kecamatan Haurwangi, Aceng Ridwan menjelaskan, bila seorang masyarakat maupun lembaga masyarakat manapun yang merasa tidak puas atas kinerja KPUD Cianjur, khususnya mengenai tidak dipampangnya  salinan C1 atau model DAA di tempat umum, tempat setrategi hasil pleno di KPPS. 

Itu hak mereka dan dipersilahkan untuk melakukan protes, gugatan kepada KPUD, secara langsung mapun tidak langsung. Karena semua itu hak mereka dan gugatannya hanya administratif saja.

” Bila masyarakat mapun lembaga manapun yang merasa tidak puas atas kinerja KPUD Cianjur, dipersilahkan untuk melakukan protes maupun gugatan atau somasi, karena pihak KPUD Cianjur akan menerimanya dengan legowo,” ucap Aceng Ridwan, Minggu (20/04) di ruang sekretariat PKK Haurwangi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here