Penghitungan suara di salah satu TPS di Kec. Haurwangi

Liputan : Sam AS

Cianjur, metronusantara.com – Alokasi penggunaan  keuangan penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Provinsi Jawa Barat, diduga kurang trasparan. Khususnya di setiap PPK dan Pawascam yang ada di Kabupaten Cianjur. Seperti penggunaan anggaranan  Panwascam Kecamatan Haurwangi.

Sewa  rumah untuk kantor sekretariat beserta mebelair dan peralatan administasi kantor terkesan asal-asalan. Seharusnya anggaran tersebut ditulis dalam papan nama proyek, layaknya para rekanan lainnya. Tidak hanya itu saja,  ternyata seluruh petugas Panwas TPS belum dibayarkan haknya. Padahal tugasnya telah selesai.

Seperti yang diucapkan salah seorang petugas Panwas TPS di Desa Kertasari Kecamatan Haurwangi, Aeng (48). Menurut dia, seluruh honor petugas TPS di Desa Kertasari, belum dibayar. Padahal hingga kini tugasnya sudah selesai. Selain itu, ia juga mengaku  merasa malu dengan  Panwas TPS lainnya. Karena ia selaku seorang rekrutmen  petugas Panwas TPS di desanya. “ Karena itu honornya ditanyakan pada saya,” aku Aeng kemarin.

Sementata itu, Ketua Komite Independen Pengawas Pemilu (KIPP) Kabupaten Cianjur, Endang Kohar (54) menjelaskan, sebenarnya petugas pelaksana dan petugas Pengawasan Pilkada kemarin, khususnya dalam penggunaan anggaran  itu diduga kurang transparan. Khususnya di setiap PPK dan Panwascam yang ada di Kabupaten Cianjur. Seperti  penggunaan dana anggaran sewa kantor sekretariat, mebelair, ATK dan pengeluaran lainnya.

Seharusnya seluruh PPK dan Panwascam, mampu memperlihatkan  alokasi anggaran secara trasnparan. Baik ditempel di papan pengumuman maupun dibuatkan pada baligho. Layaknya seperti para rekanan pemborong.

Menurut hasil monitoringnya, tidak hanya itu saja. Pihaknya juga menyesalkan pula adanya seluruh petugas Panwas TPS honornya  belum dibayar. Sedangkan tugas kerjanya sudah selesai dan kebanyakan para petugas panwas TPS tersebut, benar sangat menanti dibayarnya honor upah kerjanya.

“ Karena itu, kedepannya para petugas pelaksna pemilu dan petugas pengawas, mohon seluruh anggaran dilaksanakan dengan transparan dan upah, honor para petugas dibayar sebelum keringatnya kering,” ucap Endang Kohar.

Sementara itu, Ketua Panwascam Haurwangi, A.  Malik (45),  mengatakan, mengenai pengeluaran bantuan keuangan Panwas, itu seluruhnya dialokasikan sesuai berdasarkan juklak juknis yang ada. Mengenai transparansi itu pun sudah dilaksanakan secara transparan.

Kalau mengenai honor petugas Panwas TPS, itu memang belum dibayarkan. Keterlambatan tersebut itu bukan dipihak Panwascam. “Rencananya honor Panwas TPS akan dibayarkan secara serempak pada Rabu 4 Juli 2018, semoga saja hal tersebut benar  dan tepat waktu,” kilah A. Malik.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here