Bambang, Ketua Barisan Pemuda Kepulauan Buton (BPK)

Laporan : Atul Wolio

Baubau, metropuncaknews.com – Wali Kota Baubau Dr. H. AS Tamrin MH, sebelumnya telah melayangkan suratnya  ke Menteri Perhubungan RI. Isi suratnya, yakni rencana penutupan sementara Bandara Betoambari, Pelabuhan Murhum Baubau dan pelabuhan penyeberangan kapal Ferry antar pulau.

Atas rencana tersebut, muncul tanggapan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Ketua Barisan Pemuda Kepton (BPK), Bambang. Ia menilai, langkah Wali Kota sebagai langkah yang keliru. Sepatutnya, Bandara Betoambari, Pelabuhan Murhum dan pelabuhan Ferry harus tetap beroperasi.

Pasalnya, kata Bambang lagi, wacana pemutusan rantai penyebaran Covid-19 itu, harus mempertimbangkan aspek sosial dan aspek ekonomi.

” Yang ditutup itu bukan pelabuhannya melainkan penumpang transit dan penumpang yang domisilinya di luar Kepulauan Buton dilarang masuk pelabuhan,” tegasnya.

Sambungnya, pemerintah juga tidak boleh melarang putra-putri daerah yang sedang diperantauan yang hendak pulang ke daerah.

Lebih jauh, Bambang juga menilai Pemerintah saat ini belum mandiri di bidang ketahanan pangan. Selain itu juga belum mampu menghadirkan lapangan kerja, yang menyerap tenaga kerja. Yang ada, kata Bambang, Kota Bau-Bau hanya mampu melahirkan perantau, yang setiap tahunnya semakin meningkat.

Aktivis GMNI ini, menginginkan bila wacana Wali Kota itu terjadi, kemungkinan akan timbul kelumpuhan pada perekonomian, terutama keterbatasan kebutuhan pokok.

Mengingat, kebutuhan sembako masih bergantung  dari luar daerah. Seperti dari Kota Surabaya, Makassar, Kendari, Poleang, dan daerah-daerah penyuplai lainnya. Begitu pula kebutuhan peralatan/perlengkapan  rumah tangga dan bahan lainnya, yang mayoritas disuplay melalui jasa pelayaran, termasuk juga jasa penerbangan.

” Jika semua akses terhenti, jelas seluruh aktivitas pun akan terhenti. Ini pun menuai polemik dibeberapa sektor ekonomi dan aktivitas sosial,” terangnya.

BPK berkesimpulan, agar Pemkot Baubau membatalkan wacana Lockdown itu dan menyarankan supaya diminimalisir dengan cara melarang penumpang transit atau pendatang masuk ke Kota Baubau, melalui Bandara dan Pelabuhan. Terkecuali, khususnya para penumpang yang berstatus warga Baubau, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, dan Wakatobi.

Selanjutnya, cara tepat dengan menetapkan status Orang Dalam Pemantauan (ODP) bagi putera-puteri daerah yang pulang atau kembali di Kota Baubau. Lalu di karantina selama 14 hari, hingga dinyatakan bersih atau negatif Covid-19.

” Pemkot harus lebih maksimalkan pos pemeriksaan kesehatan, mulai di Bandara, Pelabuhan. Ditambah rutin dilakukan penyemprotan disinfektan di tempat-tempat umum,” tutupnya

Diketahui, sesuai perkembangan Data Kementrian Kesehatan RI (per 27 maret), penyebaran Covid-19 di Indonesia mencapai, 1.046 jiwa ketegori kasus positif, 87 jiwa meninggal dunia, dan 46 jiwa dinyatakan sembuh.

Untuk Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), tercatat ada 3 kasus meninggal dunia. Sementara Kota Baubau berada diurutan pertama, dengan 489 jiwa kategori ODP dari total 2.049 jiwa se-Sultra, sesuai data RSUD Palagimata (per 24 Maret).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here