Ahmad Gusran, Ketua Komite Perjuangan Kepulauan (KPK) Buton Selatan (Busel)

Laporan : Atul Wolio

Opini : Ahmad Gusran, Ketua Komite Perjuangan Kepulauan (KPK) Buton Selatan (Busel)

Baubau, metropuncaknews.com – Pembentukan pemekaran daerah adalah salah satu dari amanat konstitusi negara. Pemekaran daerah semula dipayungi dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah, yang beberapa kali diubah, dan kini yang berlaku ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pemekaran daerah adalah hasil mengakomodasi kepentingan lokal upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehingga hasrat  pemekaran wilayah Kepulauan Buton (Kepton) tak terbendung sampai kini.

Dilihat dari segi kemandirian ekonomi yang diukur dari rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD). Banyak hal yang dapat memopang kemandirian ekonomi baik dari segi Perikanan, Kelautan, Pariwisata, Pertanian dan Pengolahan Aspal

Moratorium pemekaran wilayah sebuah keniscayaan. Bersamaan dengan itu, hendaknya terus-menerus dilakukan evaluasi menyeluruh atas daerah otonomi baru. Hasil evaluasi itu jangan disembunyikan rapat-rapat di laci meja, tapi diumumkan secara terbuka kepada publik sehingga ada penilaian dari rakyat pula.

Jika hasil evaluasi yang bila perlu dilakukan tim independen–memperlihatkan pemekaran wilayah mampu memakmurkan rakyat, silakan cabut moratorium.

Bukankah pemekaran wilayah itu bertujuan memendekkan rentang layanan publik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Teriakan dan gumam tentang pemekaran tidak akan pernah berhenti sampai harapan dan impian masyarakat Kepton bisa terlaksana. Untuk itu mari kita semua segenap masyarakat Kepton untuk saling bergandengan tangan menyatukan visi dan misi kita untuk memperjuangkan Kepton.

Kami selaku masyarakat Kepton yakin ketika pemekaran Propinsi Kepton terjadi, pasti Kepton akan mampu bersaing dengan daerah daerah pemekaran yang saat ini berkembang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here