Ilustrasi

Laporan : Sam Apip

Cianjur, metropuncaknews.com – Ratusan desa di Kabupaten Cianjur, akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak yang akan digelar pada 23 Februari mendatang. Hanya, bagi desa yang Bakal Calon (Balon) Kepala Desa (Kades)nya lebih dari 5 (lima), harus mengikuti Test Akademik di salah satu perguruan tinggi ternama di Kabupaten Cianjur.

Mengenai tes akademik itu tak ada masalah bagi para Balon Kades. Karena pada tahun sebelumnya pun hal yang sama dilakukan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur. Test akademik dilakukan di tempat dan perguruan tinggi yang sama.

Hanya bedanya, kalau tahun lalu, peserta test akademik tidak dipungut biaya sepeser pun alias gratis. Tapi kalau pada test akademik  kali ini, tiap Balon Kades yang akan ikut tes akademik, diwajibkan bayar sebesar Rp 500 ribu per Balon Kades. Padahal yang ikut test akademik tersebut jumlah pesertanya mencapai 507 orang. Kalau dikalikan Rp 500 ribu, jumlah uang untuk pembayaran test mencapai Rp 253. 500.000,- (Dua ratus lima puluh tiga juta, lima ratus ribu rupiah). Suatu nilai yang sangat fantastis untuk satu kali testing.

Ironisnya, keharusan bayar tersebut tertuang pada surat dari Kadis PMD Kab Cianjur untuk para Camat Se Kabupaten Cianjur. Surat nomor 141/1644-Tapemdes, tertanggal 18 Desember 2019 itu ditanda tangani  Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Drs. H. Ahmad Danial, M.Si.

Pada suratnya tersebut disebutkan, biaya test seleksi akdemik sebesar Rp 500 ribu per orang. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau non tunai (transfer) melalui rekening Bank BNI a.n FH universitas yang tempatnya dipakai untuk seleksi akademik.   Bukti transfer disampaikan ke bagian pendaftaran.  

Terkait keharus membayar Rp 500 ribu per Balon Kades tersebut, dibenarkan Cecep, anggota Panitia Pilkades Hegarmanah Kecamatan Sukaluyu. “ Benar tiap Balon Kades yang akan ikut test akedemik diharuskan bayar Rp 500 ribu perorang, pembayarannya dilakukan secara kolektif dan langsung disetorkan ke perguruan tinggi yang tempatnya dipakai untuk test akademik,” aku Cecep

Adanya kutipan tersebut mengundang tanya banyak pihak. Salah seorang diantaranya adalah Endang Kohar, pemerhati dan pengamat pembangunan di Kabupaten Cianjur.

Menurut dia, setiap kutipan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, itu sama dengan pungutan liar (Pungli). Endang Kohar berharap, pelaksanaan Pilkades Serentak 2020 agar ditinjau ulang.

“ Selain itu juga harus dibentuk Tim Pengawas Pilkades,” ujarnya menegaskan.     

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here