Laporan : Dhani/Sandi.

Cianjur, metropuncaknews.com – Keberadaa Kartu Pra Kerja kadang suka salah tanggap. Kehadiran Kartu Pra Kerja dilatarbelakangi oleh adanya keluhan dari para pencari kerja yang mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan. Selain itu juga karena kompetensi yang didapat dari lembaga pendidikan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Kartu Pra Kerja pada hakikatnya disiapkan untuk menghilangkan gap antara kompetensi SDM dan kebutuhan dunia kerja. Selain Itu, kebijakan pemberian Kartu Pra Kerja juga akan diarahkan untuk mendorong peningkatan keterampilan yang dibutuhkan saat ini dan masa mendatang. Terutama dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dan teknologi digital,’.

Melalui program Kartu Pra Kerja ini diharapkan kompetensi, baik para pencari kerja baru, pencari kerja yang alih profesi, atau korban PHK dapat mengisi kebutuhan dunia kerja. Sehingga masalah pengangguran di Indonesia dapat diatasi. Kartu Pra Kerja tahun 2020 akan diberikan kepada dua juta penerima manfaat.

Adapun mekanisme penyaluran Kartu Pra Kerja akan dilaksanakan dalam dua bentuk. Pertama Kartu Pra Kerja Akses Reguler, dengan target sasaran sebanyak 500 ribu orang.

Akses ini merupakan lanjutan dan perluasan kegiatan yang sudah berjalan. Yaitu pemberian pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja pada pencari kerja melalui LPK Pemerintah termasuk BLK, LPK Swasta, dan Training Center Industri.Tempat pelatihan dilakukan melalui tatap muka.

Sasaran dari skema ini adalah pencari kerja baru (skilling) dan pencari kerja yang alih profesi atau korban PHK (re-skilling),” bunyi buku tersebut. Yang kedua, Kartu Pra Kerja akses Digital dengan target sasaran 1,5 juta orang utamanya untuk kelompok usia muda (skilling dan re-skilling) .

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, ada delapan cara untuk mendapatkan Kartu Pra Kerja. Yaitu, 1. Calon peserta harus mendaftarkan diri” melalui kemenaker.go.id.dengan menggunakan Prinsip First in First Server atau diartikan mendaftar duluan akan mendapat pelatihan vokasi lebih dulu.

2. Pemerintah akan melakukan proses seleksi secara online. Hasilnya pun akan diumumkan melalui situs Kemenaker. 3 Kalau colon peserta lulus seleksi mereka perlu memilih Iembaga pelatihan vokasi meialui website atau aplikasi.

4. Peserta nantinya akan mengikuti pelatihan sesuai pilihan mereka, baik secara tatap muka maupun daring. Biaya pelatihan berkisar Rp 3 juta hingga Rp 7 juta akan ditanggung pemerintah.

5. Setelah mendapatkan sertifikasi kompetensi, dapat mengikuti uji kompetensi. biaya akan disubsidi dari program Kartu Pra Kerja hingga Rp 90.000,-.

6. Peserta akan mendapat insentif persiapan melamar pekerjaan sabesar Rp 500 000,-. 7. Peserta akan memberikan penilaian dan evaluasi proses pelatihan yang telah diikuti, dan 8. Peserta harus mengisi survei kepekerjaan yang dilakukan secara periodik, untuk mendapat data apakah sudah mendapatkan kerja atau belum.

” Dengan kartu pra kerja ini nantinya lulusan SMP, SMA, SMK, atau Universnas pemegang kartu ini akan di training bisa di BUMN, swasta juga Kementrian pemeritah dalam jumlah yang banyak,” kata Ida Fauziah dalam kutipan keterangannya.

Ia berharap, melalui program Kartu Pra Kerja ini kompetensi para pencari kerja baru, pencari kerja yang alih profesi mau pun korban PHK dapat mengisi kebutuhan dunia kerja, sehingga masalah pengangguran di Indonesia dapat diatasi. Seperti yang dikutip dari surat edarat Kementerian Ketenagakerjaan”.

Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans Cianjur, Ricky Ardi membenarkan, dikeluarkannya program Kartu Pra Kerja tersebut bukan berarti menggaji pengangguran. Melainkan pihak pemerintah melalui program tersebut memberikan pelatihan melalui LPK-LPK yang sudah disediakan pemerintah.

” Mekanismenya pemohon mendaftar melalui kemenaker.go.id. secara online, kemudian mengikuti petunjuk, dan si pemohon bisa memilih bidang apa yang akan diikutinya nanti,” kata Riki Ardi saat ditemui diriang kerjanya, Selasa (17/03).

Riki melanjutkan, untuk pemohon pada saat mengikuti pelatihan di LPK itu dibiayai oleh pemerintah yang jumlahnya mulai Rp.3 juta sampai 7 juta.

” Setelah mendapatkan sertifikasi kompetensi, baru bisa mengikuti uji kompetensi sesuai bidangnya masing-masing. Selain itu juga peserta juga akan mendapat uang insentif persiapan melamar pekerjaan sebasar Rp. 500.000,-,” jelasnya.

Masih dikatan Ricky Ardi, untuk LPK nya nanti akan dipilih oleh pusat dengan catatan sudah terverifikasi yang akan dipilihnya nanti.

” Rencananya dari provinsi akan datang pada Kamis (19/03) besok, tapi berhubung hal terkait adanya Covid-19, pasti ditelepon katanya gak jadi,” tutupnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here