Laporan : Sandi

Cianjur, metropuncaknews.com – Puluhan kepala desa dipanggil Inspektorat Daerah (Irda) Cianjur, pemanggilan tersebut terkait belum adanya laporan pertanggung jawaban (LPJ) DD TA 2019 tahap I. Selain itu Pelaksana Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) ikut dipanggil, Selasa (30/7) lalu.

Berdasarkan Online Monitoring Sistem Pembendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAM), terhitung sampai tanggal 22 Juli 2019 kemarin, terdapat 46 desa yang belum masuk laporannya. Sehingga, saking banyaknya desa yang dipanggil, proses pemanggilan pun dilakukan berhari-hari, mulai tanggal 29 sampai 31 Juli 2019, kemarin.

Kepada awak media, Sekretaris Irda Kabupaten Cianjur, Asep Ahmad Suhara mengatakan para kepala desa dipanggil itu, karena belum memenuhi kewajibannya, yaitu belum menyerahkan LPJ kepada kami.

“Secara administrasi desa itu harus menyampaikan laporan kepada DPRD. Karena itu merupakan amanat dari KPK di bidang Pencegahan Setiap Tahapan yang sudah diterima oleh Desa terkaitan dengan Dana Desa,” katanya.

Lanjutnya, para kades itu wajib melaporkan LPJ melalui aplikasi OMSPAN. Sebanyak 36 kepala desa sudah dipanggil untuk mencari akar permasalahan alasan kenapa LPJ belum selesai.

“Yang jadi pertanyaan, apakah pihak desa tidak bisa membuat laporan secara online atau ada apa? Intinya, pemanggilan ini adalah untuk menyelesaikan laporan yang akan datang,” ujarnya.

Asep menegaskan, perlu diketahui, bahwa saat ini semua pihak bisa mengawasi DD, mulai dari masyarakat hingga pemerintah yang bersangkutan. Jadi pemerintah desa harus bisa membuat laporan keuangan yang bersumber dari DD.

“Tidak hanya aparat saja yang mengawasi anggaran DD, melainkan masyarakat pun sudah diperbolehkan untuk ikut serta mengawasinya. Dan untuk para kades yang masih ngeyel, kami akan memberikan tindakan tegas, diantaranya akan memberhentikan sementara sampai pelaporan selesai, ” tegasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here