Laporan : Yatiman
Bandung, metropuncaknews.com – Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Drs. Agung Budi Maryoto, MSi, Wakapola Jawa Barat Brigjen Pol Dr. Ahkmad Wiyagus, SIK, MSi, MM didampingi para Pejabat Utama Polda Jawa Barat bersilahturahmi dengan Mahasiswa Kelompok Cipayung. Hal itu dilakukan dalam rangka menciptakan Pileg dan Pilpres yang aman damai dan sejuk, Kamis (21/02).
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, SIK menuturkan, acara silaturahmi dengan unsur mahasiswa tersebut penting artinya. Karena mahasiswa merupakan penggerak moral terhadap perubahan Bangsa.
Selain itu, mahasiswa juga mempunyai peran yang penting dalam menjaga kebhinekaan dengan terus menanamkan nilai-nilai Pancasila. Merawat Persatuan dan Kesatuan untuk melawan Radikalisme/Terorisme juga Intoleransi di lingkungan kampus maupun lingkungan masyarakat.
Kapolda dalam sambutannya mengatakan, kegiatan silaturahmi ini merupakan kelanjutan dari kegiatan Jambore Kebangsaan di Cikole. Acara saat itu dihadiri oleh hampir 500 orang. Selain itu, baru satu-satunya Polda Jabar yang mengadakan kegiatan tersebut bersama mahasiswa, dalam rangka meningkatkan wawasan kebangsaan agar lebih mencintai Negara kesatuan Republik Indonesia dan menjaga persatuan.
Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Jabar juga menyatakan, dalam menyikapi berbagai tantangan kondisi Bangsa Indonesia, yang pada saat ini sedang menghadapi agenda Demokrasi. Yaitu tahapan Pemilu 2019, maka diperlukan peran dan partisipasi dari elemen mahasiswa. Sehingga Pileg juga Pilpres 2019 dapat terlaksana dengan aman, damai dan sejuk di Wilayah Hukum Jawa Barat.
Selain itu Kapolda Jabar berharap, agar para pemuda dan mahasiswa berkomitmen didalam menjaga serta memelihara kondusifitas Kamtibmas di Wilayah Hukum Polda Jabar.
Diingatkan pula oleh Kapolda Jabar, perlu diantisipasi dalam setiap tahapan Pileg dan Pilpres. Karena mempunyai kerawanannya masing-masing. Diantaranya Money Politik, Black Campaign, Intimidasi, Konflik antar pendukung, pengerahan massa, berita bohong/hoax, Isu Sara, Hate Speech dan sebagainya. “ Sehingga hal tersebut sangat berpotensi menimbulkan konflik komunal terbuka antar elemen di masyarakat,” jelas Kapolda.
