Laporan : Dhani/Sandi

Cianjur, metropuncaknews.com – Kantor DPRD Kabupaten Cianjur dikepung ribuan massa yang tergabung dalam wadah Aliansi Buruh Cianjur (ABC), Selasa (06/10). Aksi tersebut merupakan salah satu bentuk penolakan pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Para buruh yang tergabung dalam wadah ABC adalah perwakilan DPC SPN, KC FSPMI, DPC PPMI dan FC FSP RTMM SPSI Cianjur.

Menurut informasi yang dihimpun, aksi massa yang dilakukannya tersebut akan digelar selama beberapa hari kedepan. Sekaligus melakukan aksi massal mogok kerja.

Mirisnya lagi, aksi massal mogok kerja tersebut akan dilakukan diseluruh wilayah Indonesia. Lantaran adanya RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang dirasa bisa merugikan buruh se-Indonesia.

Maka dari itu massa menuntut agar RUU Cipta Kerja itu dicabut/ditolak oleh pemerintah.

Massa di Kabupaten Cianjur ini mulai bergerak dari titik kumpul yakni di perbatasan Cianjur-Bandung Barat  (jembatan Citarum). Kemudian massa bergeser menuju kota sekaligus melakukan sweeping ke pabrik-pabrik.

Saat ditemui disela-sela aksi, Ketua FSPMI – KSPI Cianjur, Asep Saepul Malik mengatakan, aksi yang dilakukan bersama ribuan massa itu, adalah pergerakan secara serentak sebagai bentuk penolakan atas munculnya Omnibus Law.

” Sebagai kaum buruh jelas kami sangat dirugikan, apabila perlindungan kaum buruh ditiadakan,” kata Asep Saeful Malik.

Ia pun mengeluhkan, bagaimana jika dihapuskannya status karyawan tetap dan outsourcing di semua sektor. ” Mirisnya lagi upah tidak ada, PHK dilakukan sewenang-wenang karena adanya keberpihakan terhadap kapitalis yang sangat kuat,” ujarnya.

Dalam orasinya, Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Cianjur, Hendra Malik, menyampaikan kedatangannya tersebut tak lain hanya ingin menyampaikan aspirasi dan mempertanyakan tupoksi anggota DPRD Kabupaten Cianjur sebagai pemilik kebijakan terkait disyahkannya RUU Cipta Kerja/Omnibus Law.

” Dalam aksi yang kami lakukan hari ini terdiri dari lima serikat buruh, yang mana dalam aksi ini kami melakukan menolak RUU Cipta Kerja/Omnibus Law, dan menyampaikannya kepada para anggota Dewan di Kabupaten Cianjur,” ucapnya.

Dalam aksi tersebut massa menuntut agar beberapa poin dhapuskan dari RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Diantaranya adalah status pekerja dan penghasilan pekerja.

” Didalam Omnibus Law itu tidak ada pekerja tetap, semua kontrak, dan UMK akan ditiadakan/dihapuskan. Nah, jika seperti itu jaminan sosialnya belum tentu ada,” jelasnya.

Satu persatu perwakilan dari massa aksipun menyampaikan aspirasinya melalui orasi, secara bergiliran. Aspirasi pun disampaikan dengan harapan medapat tanggapan serius dari para pemilik kebijakan sebagai perwakilan rakyat di Kabupaten Cianjur.

Setelah berjam-jam aksi massa berlangsung, Selasa (06/10) sore, perwakilan rakyat dari fraksi Partai Demokrat dan PKS menemui massa di depan gerbang DPRD Kabupaten Cianjur.

Pihaknya menyampaikan, akan terus berjuang menyampaikan aspirasi para buruh yang melakukan penolakan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law, bahkan tak segan-segan akan mengawalnya sampai ke DPR RI.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here