Esra K.Sembiring, S.IP, M.AP, M.Tr (Han)

 

Oleh : Esra K.Sembiring, S.IP, M.AP, M.Tr (Han)

Pesta politik suksesi kepemimpinan nasional akan digelar pada 17 April 2019, mendatang. Namun, panasnya hawa politik sudah terasa dan merambah kemana-mana. Kawan dan lawan sudah mulai berani menampakkan konflik secara terbuka dan memperlihatkan warna yang sesungguhnya.

Dalam prakteknya ukuran sopan santun politik seakan sudah mulai dilupakan. Jargon politik seperti “sontoloyo” sampai “gendurowo” maupun “tampang boyolali” laris dijadikan “gorengan politik” yang potensial menyasar ke segala arah tanpa memperhitungkn resiko kerusakan politik yang diakibatkannya.

Memangnya apa kepentingan kita mempertanyakan ini ? Biarkan saja semua berpolemik sesuka hati dan cara nya. Toh nanti akan berhenti sendiri bila sudah selesai masa kampanye politiknya. Benarkah demikian ? Tergantung darimana sudut pandangnya.

Bagi sebagian masyarakat, konflik politik yang sengaja digulirkan dan berkembang hingga saat ini masih tetap terasa hangat bahkan pedas. Lalu, bagaimana sebenarnya dengan aturan dan etika politiknya ? Urgensi daruratnya apa ?

Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang sudah resmi diberlakukan pada 10 Nop 2008. Memang sudah 10 tahun, tapi dianggap tdk berarti. Ujaran kebencian terhadap Ras maupun Etnis masih terlalu gampang disampaikan dan sering kita dengar baik di media sosial maupun di media lainnya.      Pertanyaannya sekarang dimana level wibawa  atau kekuatannya Undang-Undang ini ?

Sejarah kelam disintegrasi bangsa yang terjadi pada tahun 50 an apakah saat ini masih menjadi materi wajib dalam pendidikan pelajaran sejarah bagi generasi muda bangsa ini ? Ataukah sudah dilupakan ?

Sejarah bangsa Indonesia sudah membuktikan sengsaranya penderitaan akibat peperangan melawan penjajah. Juga sengsara dan sakitnya ibu pertiwi akibat perpecahan anak bangsa karena pengkhianatan komunis G 30 S/PKI maupun separatisme daerah. Seperti PRRI Permesta. Lalu bagaimana dengan kondisi integrasi bangsa saat ini ?

Tidak dapat dipungkiri, kepentingan politik di Pemilu 2019 sangat mempengaruhi situasi nasional. Upaya untuk membentuk atau menggiring opini masyarakat dalam prosesi demokrasi merupakan hal yang biasa. Tetapi akan menjadi berbahaya bila dilakukan dengan segala cara bahkan mempertaruhkan persatuan bangsa.

Negara Indonesia sejak awalnya disadari terdiri dari berbagai ras, etnis, agama maupun karakteristik khusus lainnya. Sehingga sangat ironi bila keragaman tersebut saat ini dipolitisir menjadi benih politik adu domba untuk kepentingan perebutan kekuasaan.

Banyak sudah contoh negara besar yang sudah pecah menjadi kecil seperti Uni Soviet dan negara lainnya. Semua itu terjadi hanya karena ketidakmampuan elite politiknya dan masyarakatnya dalam menempatkan posisi kepentingan bersama/nasional diatas kepentingan pribadi ataupun kelompoknya.

Indonesia Merdeka karena perjuangan bersama seluruh rakyatnya. Dibangun bersama melalui kerja keras dan kerja bersama oleh seluruh rakyatnya.

Tidak ada satu pembenaran atau legalitas apapun yang dibenarkan untuk menghancurkannya. Karena isu ideologi bangsa Indonesia sudah final dalam Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika.

Tidak ada perdebatan isu ideologi yang dibenarkan hadir  menumpang dalam suksesi kepemimpinan nasional pada April 2019 nanti. Pemerintah harus tegas dan tidak ambigu hanya karena ketakutan dituduh tidak netral pada isu yang berpotensi pada terjadinya potensi disintegrasi bangsa seperti ini.

Mungkin ini hanyalah jawaban klise, tapi sejarah perpecahan bangsa di tahun 50 an harus dicegah agar tidak terulang kembali. Karena realitas pluralitas bangsa Indonesia harus dijaga keras bila tidak ingin pecah seperti negara besar lainnya. (Penulis adalah alumnus Ilmu Pemerintahan UGM, STIA LAN dan UNHAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here