Laporan : Tim Redaksi Metro Puncak

Kab. Sukabumi, metropuncaknews.com – Pada tahun 2020, ratusan Sekolah Dasar (SD) di wilayah Kab. Sukabumi menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afermasi dan Kinerja (Afkin).  Ada pun kucuran dana BOS untuk tiap sekolah yang digelontorkan pemerintah saat itu sebesar Rp. 60 juta untuk tiap sekolah.

Menurut keterangan, saat itu ada 257 (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh) Sekolah Dasar yang menerima bantuan dari BOS Afermasi Dan Kinerja tersebut. Total bantuan yang dikucurkan pemerintah untuk BOS Afermasi Dan Kinerja kurang lebih sekitar Rp. 15.420.000.000,-.Suatu nilai yang cukup fantastis untuk sebuah program.

Dalam pelaksanaannya anggaran tersebut ada yang dibelanjakan untuk pengadaan barang atau jasa sesuai kebutuhan sekolah yang tidak tercover oleh anggaran BOS REGULER. Bahkan, ada beberapa sekolah yang diduga melakukan pembelanjaan tidak sesuai dengan juknis yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. Seperti diantaranya melakukan pembayaran atau transaksi sebelum barang dikirim dan pajak belum dibayarkan oleh pihak penyedia barang.

Salah seorang aktivis di Kabupaten Sukabumi yang meminta namanya untuk tidak disebutkan mengatakan, banyak sekolah meminta bantuan kepadanya untuk mencoba memediasi penyelesaian kekurangan barang ataupun administrasi kepada pihak perusahaan.

Dia juga mengatakan, sampai sekarang banyak sekolah yang belum menerima kekurangan barang dan bukti pembayaran pajak dari pihak penyedia barang tersebut. Sedangkan uang sudah dibayarkan kepada penyedia barang. Padahal kalau mengikuti aturan, ketika sekolah membelanjakan dengan sistem SIPLAH, maka sebelum melakukan pembayaran, pihak sekolah berhak untuk memeriksa barang dulu sesuai pesanan. Kemudian menandatangani berita acara serah terima barang. Baru kemudian melakukan transfer pembayaran.

Namun karena sekolah terlanjur terbujuk dengan iming-iming kalau melakukan SI/Transfer duluan maka barang akan cepat datang.

Sementara itu, seorang kepala sekolah penerima program tersebut menambahkan, sekolah yang dipimpinnya dan banyak sekolah lain nya kalau masalah pajak baru menerima faktur pajaknya saja. Sedangkan bukti pembayaran pajaknya belum dilampirkan oleh perusahaan. “ Sampai sekarang pun sekolah kami dan banyak sekolah lain nya kalau masalah pajak baru menerima faktur pajaknya saja sedangkan bukti pembayaran pajak nya belum dilampirkan oleh perusahaan,” ujarnya pada awak media metropuncaknews.com.

Saat ditanya apakah sudah mencoba untuk mencari tahu dan meminta pertanggungjawaban dari perusahaan, dia  hanya menjawab bahwa ketika pihak sekolah mencoba menghubungi pihak perusahaan,  pihak perusahaan sulit untuk dihubungi. Baik pemilik perusahaan ataupun marketing yang pada awalnya datang menawarkan barang tersebut.

Kalau benar hal tersebut terjadi, maka disitu sudah menandakan bahwa ketidaksiapan perusahaan dalam mengirim barang atau melakukan kewajibannya dulu. Sehingga berani melakukan hal yang melanggar dalam sistem SIPLAH tersebut.

Dalam penelusuran selanjutnya,  tim metropuncaknews.com mendapat informasi tentang nama perusahaan yang menjadi penyedia barang yang ternyata kantornya beralamat di wilayah kabupaten Cianjur. Patut diduga, perusahaan tersebut telah melakukan pelanggaran dalam proses pengadaan barang tersebut. Karena sampai sekarang ini masih ada sekolah yang belum menerima kekurangan barangnya dan juga administrasi yang belum beres. Terutama masalah pembayaran pajak PPN & PPH.

Selain itu, ada sekolah yang barangnya dikirim untuk diservice atau ditukar karena rusak. Namun sampai berita ini diturunkan belum dikirim kembali kepada pihak sekolahnya. Ketika tim media metropuncaknews.com mencoba mengkonfirmasi dan menghubungi pihak dinas pendidikan Kabupaten Sukabumi melalui saluran telpon, Kasie Kesiswaan H.Unang Hidayat yang dianggap berkompeten dalam melakukan pengawasan atau pun pengadministrasian anggaran BOS REGULER maupun AFKIN di Kabupaten sukabumi, awak media hanya mendapat jawaban, jika pihak dinas pendidikan belum selesai melakukan penelitian/pemeriksaan administrasi. Alasanya, karena jumlah sekolah penerima yang begitu banyak. Padahal sampai dengan berita ini diturunkan sudah hampir 1 tahun program tersebut bergulir dan sekarang sudah akan mulai lagi bergulir BOS AFERMASI DAN KINERJA tahun anggaran 2021.

Dia juga mengatakan, penerima bantuan program tersebut sedang atau sudah diperiksa oleh INSPEKTORAT dan BPK. Namun ketika tim mencoba menanyakan kepada salah seorang pegawai inspektorat yang berinisial I melalui saluran teleponnya, dia tidak bisa dihubungi. Sehingga sampai berita ini ditayangkan belum mendapatkan berita tentang benar atau tidaknya sekolah sekolah penerima BOS AFKIN tersebut sudah atau akan diaudit oleh inspektorat.

Namun apabila benar keterangan H.Unang Hidayat tersebut, maka sangat disayangkan ketika sampai berita ini ditayangkan masih menemukan sekolah yang sampai saat ini masih bermasalah. Baik dalam pengadaan barangnya atau pun administrasi. Dalam hal ini laporan pajaknya,

Padahal dalam sebuah wawancara dengan salah satu media online pada tanggal 31 Januari 2021, H.Unang Hidayat mengatakan, posisinya hanya mengawasi. Berdasarkan wawancara tersebut maka seharusnya H. Unang Hidayat tahu tentang masih adanya permasalahan dilapangan. Karena tugas Dia selaku pengawas dalam program BOS AFKIN tersebut.

Menyikapi hal tersebut dan diduga pihak dinas pendidikan dalam hal ini tim pengawas (Tim BOS Kab.Sukabumi ) tidak mampu dan tidak tegas dalam melakukan pengawasan. Selain itu, juga membuktikan kurangnya sosialisasi tentang SISTEM PENGADAAN BARANG MELALUI SIPLAH kepada penerima bantuan BOS AFKIN. Maka tim media metropuncaknews.com menginformasikan pada pihak yang berwenang untuk melakukan audit atau melakukan pemeriksaan dalam hal ini INSPEKTORAT dan APARAT PENEGAK HUKUM dalam hal ini PIHAK KEPOLISIAN MELALUI UNIT TIPIKORNYA atau PIHAK KEJAKSAAN MELALUI SEKSI INTEL atau SEKSI PIDANA KHUSUSNYA untuk bisa terjun kelapangan guna menyelidiki atau memeriksa dugaan adanya penyalahgunaan wewenang oleh pihak sekolah. Karena patut diduga melanggar aturan dalam sistem pengadaan barang melalui SIPLAH. Sekaligus dugaan penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh penyedia barang yang sudah menerima uang tetapi barang belum dikirim. Bahkan pajaknya belum dibayarkan sampai saat ini hampir satu tahun dan sudah lewat tahun anggaran penggunaan dana.

Sehingga muncul dugaan tindak pidana korupsi yang diawali dengan dugaan adanya “main mata antara pihak sekolah dan penyedia barang”dalam program BOS AFKIN 2020 yang menimbulkan kerugian negara,

Sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Tahun 1999  pasal 3 berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak 1 milyar”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here