Laporan: Sam/Iriyanto

Cianjur, metropuncaknesw.com – Perwakilan Mentri Sosial beserta anggota DPR-RI Diah Pitaloka, S. Sos, sempat berkunjung untuk memberikan kursi roda pada beberapa orang disabilitas di Cianjur, Rabu (11/8/2021) . Namun sayang, Perwakilan  Mentri Sosial dan Anggota DPR-RI tersebut, tidak berkunjung ke wilayah kecamatan yang rawan masalah tentang berbagai macam bantuan sosial.

Pasalnya, di kecamatan itu, ada para oknum perangkat desa, RT/RW dan Lembaga Desa  yang berani mengutip dana Bantuan Sosial Tunai (BST)  Dana Desa (DD) dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal itu diduga terjadi di beberapa desa yang ada di Kabupaten Cianjur.

Seperti yang pernah dilansir media Cianjur To Day beberapa hari lalu.  Di desa yang ada di Kecamatan Cilaku, Cugenang dan sekarang itu, terbogkar lagi seorang oknum Lembaga Desa  Sindangraja Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur, berani mengutip dana BLT DD anggaran 2021, tahap 2 salur 5,6 dan salur 7,  senilai Rp 300 ribu dari setiap KPM – nya.

Salah seorang KPM yang namanya minta dirahasiakan memaparkan, belum lama ini, Ia telah menerima dana BLT DD dari Desa Sindangraja sebesar Rp. 900 ribu. Namun diminta oleh salah seorang oknum anggota Lembaga Desa sebesar Rp 300 ribu.

Namun satu hari kemudian uang senilai Rp 300 ribu itu, dikembalikan lagi. Tentu saja beberapa KPM merasa heran, karena uangnya dikembalikan lagi. Dari kerelaannya, ia memberinya lagi Rp. 25 ribu, sekedar untuk beli rokok.

” Benar Pak, belum lama ini saya telah menerima uang dari Desa Sindangraja senilai Rp 900 ribu, namun diminta lagi senilai Rp 300 ribu oleh si A dan tak lama kemudian uang tersebut dikembalikan lagi pada saya, karena kasihan akhirnya dia dikasih saja Rp. 25 ribu buat beli rokok, disesuaikan dengan pemberian ketika pencairan BST seperti  bulan sebelumnya,”  ucap Dia.

Sementara itu, Kepala Desa Sindangraja H. Ayi Lukmanulhakim mengatakan, pihaknya tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar serta belum pernah ada laporan tentang adanya kutipan dana BST DD pada setiap KPM  oleh oknum anggota Lembaga Desa atau oleh siapapun.

Kalau memang benar adanya, itu sangat disesalkan. Karena selain tidak menyuruh untuk mengutip, juga pihaknya merasa kasihan, iba terhadap seluruh KPM yang mendapat BST. Apalagi sekarang seluruh masyarakat sedang menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

” Mohon maaf kang, saya baru tahu sekarang dan tidak pernah menyuruh siapapun untuk mengutip dana BST, kalau memang ada itu benar-benar keterlaluan,” kata Ayi Lukmanulhakim pada awak media.  

Dilain pihak, salah seorang anggota BPD Sindangraja, Hendarawan (45)  menyesalkan,  adanya oknum Lembaga Desa yang berani mengutip dana BST DD atau dana bantuan lainnya. Hendrawan menegaskan, pihaknya sangat prihatin. Karena lembaga  desa tersebut, seharusnya bekerja sebagai pengawas kinerja pemerintah desa.

” Tugas lembaga desa tersebut, itu mengawasi kinerja pemerintah desa,  bukannya terbalik jadi tukang nguutip dana BST,  kalau memang itu benar adanya, berarti lembaga desa terbalik fungsinya,” ujar Hendrawan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here