Rozik Arifin alias La Ode Pendemo, Ketua BOM Kepton, Kondisi saat melakukan aksi tuntut Ganti Rugi Lahan Masyarakat kepada Pemkab Wakatobi,, beberapa waktu yang lalu

Laporan : Atul Wolio

Wakatobi, metropuncaknews.com – Sejak APBD Kabupaten Wakatobi TA 2017, 2018 dan 2019, yang sebagian besar diprioritas pada pembangunan infrastruktur jalan umum. Atas itu, Pemkab Wakatobi melalui SK Bupati No 401 tahun 2017 memuat tentang besaran dan standar tertinggi harga tanah dan tanaman bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Wakatobi.

Selayang pandang pelaksanaan program itu, telah dibahas dalam musyawarah mufakat antara Pemkab dengan sejumlah masyarakat. Terutama pemilik lahan yang dilewati jalur pembukaan jalan umum, dan SK Bupati pun menjadi landasan hukum.

Dalam rilis berita media Kompas.com, (13/09/2018) lalu, timbul aksi protes oleh sejumlah masyarakat dan melakukan pemblokiran lokasi pembangunan jalan memakai kayu dan bambu. Hal ini, dilakukannya sebab faktanya pemilik lahan, belum mendapatkan ganti rugi lahan (kompensasi) dari Pemkab Wakatobi.

Atas kondisi ini, Ketua Barisan Orator Masyarakat Kepulauan Buton (BOM Kepton), Rozik Arifin sempat melakukan aksi demonstrasi, (11/02/2020). Dijelaskannya, bila membaca isi SK, pada lampiran pertama, jelas tertuang nilai ganti rugi tanah masyarakat, dikuatkan tanda tangan Bupati Wakatobi, H Arhawi.

Terang Rozik pada media ini, pihaknya kira sudah ada alokasi dana penggantian (ganti rugi), yang dikena proyek pembukaan jalan. “Tapi, kok Pemkab melalui Dinas PU bilang tidak ada dalam DIPA, terus apa gunanya SK itu?,” tanyanya.

Sambungnya, ganti rugi ini sangat wajib. Selain SK Bupati, juga punya regulasi UU nya. “ Pemda Wakatobi stop lah untuk tindas dan bodohi rakyat,” katanya melaui pesan WhatsApp nya.

Hingga kini, masyarakat belum juga mendapatkan ganti rugi lahan, terhitung sejak tahun 2017 s/d tahun 2020. Mereka, beranggapan jika Pemkab Wakatobi saat ini sudah membodohi masyarakat.

Selain itu, aktivis yang dikenal La Ode Pendemo ini, sebut jika Pemda sudah tabrak aturannya sendiri dan dianggap sepihak. Untuk itu, kata dia, sebagai aktivis dirinya mendesak Bupati Wakatobi H Arhawi dan Kepala Dinas PU agar jangan menabrak aturan dan pelanggaran jabatan.

Kader HMI ini, berpandangan, jika Negara ini berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Indonesia adalah Negara Hukum, guna mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. “Yakni rakyat bersama hak-hak yang patut dilindungi oleh Negara. Bukan di zolimi dan ditindas para penguasa,” Katanya.

Diketahui, beberapa lokasi warga yang dijadikan pembangunan jalan bagi kepentingan umum. Diantaranya, Jalan Lingkar Timur Wangi-wangi yang terletak di Desa Sombu Mandati.

Didalam, pasal 8 UU No 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, disebutkan, pihak yang berhak dan pihak yang menguasai objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum wajib mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang tersebut.

Juga terdapat pada Pasal 9 ayat (2), tertuang, bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil. Pun dipertegas di Pasal 27 ayat (2), Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 52 UU No 2/2012.

Ketua OKP BOM Kepton ini menegaskan, agar anggota DPRD Wakatobi, agar tidak lupa Fungsi, Tugas, Wewenang dan Hak DPRD (Legislasi, Pengawasan, Anggaran).

” DPRD juga harus mampu menampung dan mengayomi aspirasi rakyatnya, jika tidak musnahlah fungsi kedudukannya,” tegasnya.

Rozik mengaku, kalau dia tidak membenci pemerintah, tapi meluruskan, agar pemerintah tidak jauh melangkah hingga merugikan rakyat, utamanya masyarakat di Wakatobi ini, katanya lagi.

” Jika ingin penghargaan, hargailah rakyat mu, jangan buang rakyat mu, hanya karena kepentingan penguasa, pribadi maupun kelompok,” tandasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here