Laporan : Sandi

Cianjur, metropuncaknews.com – Disaat berbagai pihak  sibuk memerangi pandemik Covid 19, Pemkab Cianjur berencana melantik Kepala Desa hasil Pilkades Serentak beberapa waktu yang lalu. Karuan saja, rencana tersebut menuai pro dan kontra ditengah masyarakat.

Pasalnya, kegiatan tersebut tentu akan mengundang massa, terutama  massa pendukung Kades yang akan dilantik. Padahal, semua tahu saat ini ada Maklumat Kapolri yang harus ditaati dan dipatuhi semua pihak. Salah satunya adalah, melakukan kegiatan yang banyak mengundang massa. Hal itu perlu dipatuhi guna mencegah penyebaran virus covid-19. Namun anehnya, orang nomor 1 di Cianjur ini malah akan melakukan pelantikan Kepala Desa terpilih hasil Pilkades Serentak bulan Februari 2020.

Adapun yang mengundang kekhawatiran masyarakat, dengan melakukan pelantikan tersebut, secara otomatis orang akan berkerumun mengikuti berlangsungnya acara tersebut.

Selain itu masyarakat juga mengkhawatirkan, dengan adanya kerumunan itu, dapat menjadi sumber penyebarkan virus covid-19, yang saat ini menjadi momok yang menakutkan diseluruh dunia.

Hal yang paling mengundang banyak pertanyaan masyarakat perihal agenda pelantikan Kades terpilih itu, lantaran tidak dijelaskannya juklak juknisnya oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur. Karena sangat bertentangan dengan peraturan mengenai larangan adanya kegiatan yang melibatkan banyak orang.

” Kenapa tidak sekalian saja semua Kades dilantik serentak di Pendopo, biar rame,” ucap salah seorang warga yang mengaku bernama Andi Syarif Hidayatullah sambil menggerutu.

Setelah menunggu satu hari lamanya, Kepala DPMD Kabupaten Cianjur, Ahmad Danial memberikan informasi, pelantikan Kades terpilih pada Pilkades Serentak 2020, tetap akan dilaksanakan sesuai jadwal. Yaitu mulai tanggal 8 April 2020.

” Untuk pelantikan Kades akan dilaksanakan sesuai tahapan mulai tanggal 8 April 2020,” ujar Ahmad Danial, Selasa (07/04).

Dia menjelaskan, pelantikan tersebut akan dilakukan secara bertahap di Pendopo Bupati Cianjur. Mulai dari 5 hingga 10 Kepala Desa saja. Tujuannya untuk menghindari adanya kerumunan masyarakat dan pihak DPMD pun sudah mengintruksiakan hanya Kades terpilih saja yang boleh masuk ruangan.

” Maka dengan memberlakukan hal seperti itu, tidak ada kumpulan orang, dan untuk mekanismenya diikuti sesuai protokol kesehatan saja,” tandasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here