Laporan : Sam Apip

Cianjur, metropuncaknews.com -Dengan terbitnya UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan banyaknya PMI yang bekerja di luar negeri yang tidak diketahui pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) karena ridak mendaftar.

Karena itu Disnakerstran Kabupaten Cianjur, Jumat, (25 /6/2021) melaksanakan sosialisasi UU N0 18 Tahun 2017 Dan fungsi Pemerintah Desa terhadap PMI. Sosialisasi tersebut dilaksanakan di aula Desa Cikondang  Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur.

Nampak hadir pada kegiatan tersebut, jajaran pengurus DPC Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia Raya Pembaharuan (Astakira) Cianjur. Muspika Bojongpicung, seluruh Kepala Desa dan tokoh masyarakat Kecamatan Bojongpicung.

Kabid penempatan tenaga kerja dari Disnakerstran Cianjur, Riki (49) menjelaskan, dilaksankannya sosialisasi UU N0 18 Tahun 2017 itu, didalamnya ada peranserta pemerintahan desa dalam menangani PMI. Mulai dari pendaftaran sampai kepulangannya.

Karena sekarang itu banyak para PMI yang berangkat kerja ke luar negeri tidak diketahui pihak Desa, Kecamatan dan dari pihak Disnakertran Cianjur. Mereka berangkat melalui agen langsung secara perseorangan. Maka dengan adanya UU No. 18 Tahun 2017, hal itu tidak dibenarkan.

Disinggung mengenai Moratoruim ke Timur Tengah, itu masih berlaku. “ Tapi untuk PMI yang bekerja di bukan perseorangan seperti di salah satu perusahaan atau perkantoran itu masih boleh berangkat,” jelas Riki.

Sementara itu, Ketua DPC Astakira Kabupaten Cianjur, Ali Hildan menambahkan, dilaksankannya sosialisasi UU N0 18 Tahun 2017, , pihaknya merasa bersyukur. Karena hal itu akan menertibkan keberangkatan PMI ke luar negeri.

“ Selain itu, juga akan mampu menekan angka keberangkatan PMI keluar negeri secara perseorangan dan melalui oknum  calo yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya menegaskan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here