Laporan: YSN/Shandi

Malang, metropuncaknews.com – Kasus dugaan korupsi di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, mendapat perhatian khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Terkait evaluasi aksi pemberantasan korupsi di Kota Malang.  Tim pencegahan lembaga anti rasuah itu juga meninjau langsung beberapa titik  yang sempat menjadi perhatian publik dan pemberitaan di media masa elektronik maupun online. Khususnya  kasus korupsi yang menjerat salah satu pejabat Dishub Malang.

Saat dihubungi melalui telepon selulernya, Selasa (21/5). LSM Pemantau Korupsi Joko Priono menyampaikan, telah mengirim surat resmi dan meminta bantuan dari KPK, sebagai bentuk respon atas kasus hukum yang menyeret mantan Kabid Parkir yang ditumbalkan untuk menjadi tersangka kasus korupsi Parkir Malang Kota.

” Ya, hal ini tujuannya agar kasus Parkir dibuka secara transparan dan menemukan atau menjerat tersangka baru, karena kebenaran harus diungkap.  Menurut saya kasus ini tidak mungkin dilakukan oleh pelaku tunggal,” ujar Joko Priono. .

Lanjutnya, yang menggelitik tersangka hanya 1 (satu) orang. Padahal, dia tidak mempunyai wewenang penuh dalam tugasnya. Dilingkungan Dishub pun sekedar menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Kepala Dishub.

Dalam hal ini, lanjut Joko Priono, ia menduga adanya campur tangan golongan tertentu, agar tidak dijadikan tersangka. Sehingga mengorbankan mantan Kabid Parkir yakni Syamsul Arifin.

” PAD parkir Kota Malang selama tiga tahun terakhir selalu terpenuhi. Kabid parkir menjalankannya sesuai dengan aturan dan kebijakan kepala Dishub ‘Kusnadi’ yang meneruskan kebijakan Kadin sebelumnya yaitu Handiy yang membuat kebijakan 70/30 dengan kordinator jukir Malang Kota yang diputuskan oleh Pemkot dan DPRD Kota Malang melalui target APBD Pemkot Malang,” jelasnya.

Ada banyak permasalahan korupsi yang dihadapi berkaitan dengan pengelolaan parkir. Sehingga ia menilai perlu untuk mendapat perhatian langsung dari KPK terkait tertib administrasi dan proses meningkatkan PAD.  Dia pun tidak ingin, kasus korupsi di Kota Malang terjadi lagi, lantaran banyak merugikan masyarakat.

Surat yang dikirim ke KPK. Bisa menjadi perhatian dan harapan untuk segera melakukan audit terhadap kasus korupsi parkir di Kota Malang. Agar terbuka dan menemukan tersangka baru dalam kasus tersebut. 

” Hal ini menjadi pelajaran untuk Dinas lain untuk tidak melakukan korupsi. Harapannya agar nanti ada cara yang tepat untuk bisa menjalankan pengelolaan parkir secara tepat dan benar. Sehingga tidak ada lagi kasus hukum yang menjerat Pemerintahan Kota Malang,” pungkasnya..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here