Kantor Dinas Sosial Kab Cianjur

Laporan : Shandi/Dani

Cianjur, metropuncaknews.com – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cianjur mempertegas, mengenai soal rumah tidak layak huni (rutilahu). Seperti yang saat ini menjadi polemik. Yaitu rumah milik Bahri (65) warga Kampung Kiarapayung, Desa Ramasari, Kecamatan Haurwangi, Cianjur. Harus ada pemutahiran Basis Data Terpadu (BDT), laporan dari pihak desa dan rekomendasi dari kecamatan. 

Kasi Pemberdayaan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cianjur, Eli Yuliana mengatakan, saat ini aturan Kementerian Sosial (Kemensos) RI, itu berdeda. Sistemnya online dan berlaku sudah hampir dua tahun antara 2018-2019.

” Nah, bila memang menemukan atau ada warga yang perlu dibantu mengenai soal hal itu silahkan mengajukan. Standar bantuan rumah tidak layak huni (rutilahu) sekitar Rp. 15 juta per KK, dan sistemnya harus diajukan per kelompok minimal lima orang,” jelasnya kepada awak saat dihubungi di meja kerjanya, kemarin.

Eli menyebutkan, padahal setiap masing-masing desa itu sudah ada perwakilannya pendampingan per orang BDT. Setahun bantuan dua kali antara bulan Mei dan November. Jadi silahkan temui desa, dan yang bisa menentukan berhak atau tidaknya menerima bantuan.

” Sisi lain, bukan hanya Dinsos saja, tapi ada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) yang berhak mengenai soal itu yang harus jemput bola. Silahkan masuk ke data dan buat proposal, nanti kita usulkan,” ujar, Eli.

Ia menambahkan, anggaran rutilahu sekitar Rp15 juta per Kepala Keluarga (KK) itu masuk ke rekening masing-masing setelah membuat Basis Data Terpadu (BDT). Pihak desa dan kecamatan harus respon saja  juga ada laporan untuk mengajukan rekom.

” Saat ini memang ketentuannya seperti itu, harus satu paket minimal lima orang, persyaratannya KK, e-KTP, keterangan miskin dan hal lainnnya harus ditempuh,” jelas, Kasi Pemberdayaan Rutilahu Dinsos Kabupaten Cianjur.

Soal ODGJ

Sementara, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Cianjur melalui bagian Rehabsos, Toyo memaparkan, soal Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Peran kedinasannya kalau ada laporan itu biasanya disalurkan ke pihak panti. Misalnya dikirim ke Cisarua atau RSUD Marjuki Mahdi, Bogor. Masuk ke panti itu ada sekitar enam bulan itu prosesnya untuk pembuatan BPJS, dan siap memfasilitasi kalau ada laporan.

” Jujur saja dan perlu diketahui, saat ini belum ada laporan. Baik itu dari pihak desa dan kecmatan, kalau ada juga pasti kita tangani dengan baik. Jelasya, akan dikembalikan ke pihak keluarga,” terangnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here