Kantor Desa Jati

Laporan : Sam AS

Cianjur, metropuncaknews.com – Niat warga Desa Jati, Kecamatan Bojongpicung, Cianjur, untuk memekarkan Desa Jati telah lama terdengar. Kurang lebih sekitar 15 tahun yang lalu. Namun saat itu terkendala dengan jumlah penduduk yang kurang mencukupi untuk dimekarkan. Saat itu, warga Desa Jati baru sekitar 8 ribu penduduk.

Kini rencana warga Desa Jati itu nampaknya mulai menggeliat kembali. Bahkan beberapa tokoh masyarakat setempat, telah mulai membahas masalah tersebut. Alasannya, kini jumlah penduduk sudah cukup padat dengan jumlah 11 ribu lebih penduduk dan luas area  sekitar 481 Ha lebih. Hingga memadai untuk dimekarkan. Selain itu juga sudah sesuai dengan Undang Undang No. 1, tentang penataan desa, untuk Pulau Jawa, paling sedikit 6000 jiwa/1500 KK.

Selain itu, batas untuk desa pemekaran, masyarakat telah menentukannya sejak  dulu. Yaitu, batas sebelah barat, saluran irigasi sekunder depan Masjid Kaum Jati. Sebelah utara, batas Desa Nanggalamekar, Ciranjang. Sebelah Timur batas Desa Bojogpicung dan sebelah Selatan, saluran Irigasi Cibaregbeg.

Sebagai bukti keseriusan untuk dimekarkan, warga pun telah membentuk panitia sebelas. Konon katanya, dalam waktu dekan akan segera mendeklarasikan kepanitiaan pamerkaran desa. “ Desa baru hasil pamekaran dari Desa Jati itu, nanti akan diberinama, Desa Mekar Jati,” ucap salah seorang tokoh masyarakat Desa Jati, warga Kampung Mekarmanik,  Ahmad Hanafiah. .

Sementara itu, salah seorang tokoh pemuda Kecamatan Bojongpicung yang peduli masyarakat desa, Erwin (50) mengatakan, memang benar adanya bahwa tokoh masyarakat Desa Jati beberapa taun lalu sempat heboh akan memekarkan Desa Jati. Tapi entah ada apa, hingga kini belum bisa terlaksana.

Namun sekarang para tokoh masyarakat Desa Jadi mulai lagi heboh akan memekarkan desanya. Hal itu diawali dari adanya mosi tidak percaya terhadap kinerja Kepala Desa Jati yang sekarang masih aktif. Diduga kuat, Kades kurang transparan dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kades Jati.

Seperti belum lama ini, Kepala Desa Jati Dadan Wildan dihujat para tokoh masyarakat dan BPD. Karena menerapkan Dana Desa (DD) tahap 2 tahun anggaran 2018, diterapkan pada pembangunan toko, kios dan sekretariat Bumdes tanpa adanya musyawarah dengan BPD dan masyarakat. Hingga bangunan kios dan toko dibongkar, karena menghalangi kantor desa.

Tidak hanya itu saja, pembangunan infrastruktur lainnya pada tahap sebelumnya, banyak dipermaslahkan masyarakat. Semua itu karena diduga kurang transparan. Karena hal itulah, maka para tokoh masyarakat Desa Jati, menginkan wilayah desa dimekarkan. “ Bahkan sekarang kepanitiaan pemekaran deaa sudah dibentuk,” ujar Erwin.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here