RSUD Sayang Cianjur

Laporan : Dhani

Cianjur, metropuncaknews.com  – Terhitung sejak tahun 2012 menjadi tenaga kesehatan di RSUD Sayang Cianjur. Namun tiba-tiba,  perawat yang berinisial RS diberhentikan secara tidak hormat. Lantaran ia dituduh menjadi anggota atau pengurus partai politik (parpol).

Pemecatan RS dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Sayang nomor 888/Kep/30/RSUD/2020. Dalam surat tersebut menyebutkan, berdasarkan Pasal 14 huruf B angka 16 Perbup Cianjur nomor 28 Tahun 2019, pemberhentian pegawai non-PNS dilakukan secara tidak hormat apabila menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Sebelumnya, RS bertugas di ruang Markisa RSUD Sayang Cianjur. Dalam surat pemberhentiannya ditetapkan tanggal 13 Juli 2020 yang ditanda tangani Direktur Utama RSUD Sayang Cianjur, Ratu Tri Yulia. Sementara surat tersebut baru diterima pada Kamis (16/07).

Saat ditemui awak media RS mengungkapkan, dirinya tidak tahu pasti alasan manajemen rumah sakit memberhentikan dirinya secara tiba-tiba. Karena, sebelumnya tidak ada pemberitahuan apapun perihal pemberhentiannya sebagai karyawan di RSUD Sayang Cianjur. Padahal selama bertugas, ia mengaku tak pernah ada masalah atau pelanggaran berat.

“ Diberitahu di ruangan ada surat dari direksi bahwa saya dipecat secara tidak hormat. Kalau secara tidak hormat berarti ada kesalahan. Padahal saya gak pernah ada kesalahan, selama menjalankan tugas selalu bertanggung jawab. Belum pernah dapat SP 1, 2, atau 3,” kata RS, kepada awak media, Jumat (17/07).

RS menegaskan, bahwa dirinya tidak pernah menjadi anggota atau pengurus parpol manapun selama menjadi perawat. Tapi anehnya, kini ia diberhentikan dengan alasan seperti itu.

“ Saya bukan anggota apalagi pengurus parpol. Kenapa sekarang saya dipecat secara tidak hormat dengan alasan itu?,” RS pun mempertanyakan.

Wakil Ketua II DPD PPNI Cianjur Edi Sutanto mengungkapkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Ketua DPK RSUD Sayang Via jur dan akan mempelajari SKnya untuk dilakukan klarifikasi jangan sampai ada pemutusan sepihak.

Edi menegaskan, pihaknya akan menempuh prosedur yang biasa ada dalam draft lembaga profesi PPNI dengan tahap-tahap klarifikasi harus mempunyai data hasil investigasi lapangan. “ Rencana jam 13.00 WIB kami akan bertemu langsung saudari RS. Mudah-mudahan ini hanya satu kali pengalaman seperti ini jangan sampai menimpa karyawan lainnya,” ungkap Edi.

Ia berharap, keputusan itu bisa dipertimbangkan kembali mengingat undang-undang ketenagakerjaan sifatnya non PNS langkah-langkah teguran ada tahapannya. Yaitu SP1, 2 dan 3 serta ini perlu di konfirmasi ke jajaran direksi RSUD Sayang.

“ Bertemu dengan jajaran direksi kami akan mengumpulkan dulu data, setelah hasil pertemuan dan kita investigasi dulu di lapangan, setelah A1 kami akan croscheck ke jajaran direksi dan itu juga perlu dilaporkan ke pengurus setingkat Kabupaten Cianjur tentunya ke DPD Jawa Barat,” kata Edi.

Menurutnya, jika mengacu kepada undang-undang ketenegakerjaan, pihak rumah sakit terlalu cepat mengambil keputusan dan perlu dikonfirmasi lagi dengan perawat yang bersangkutan. Apakah sudah sesuai tahapan atau belum.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here