Kepala BJPS Kesehatan Cianjur, Karlina

Laporan : Shandi/AC

Cianjur, metropuncaknews.com – Setidaknya masyarakat Cianjur merasa sedikit lega. Pasalnya, hasil unjuk rasa yang dilakukan massa SPRI, Kamis (20/9) lalu, membuahkan hasil. Yaitu pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan mendapat tambahan peserta dari bantuan dari Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil rapat yang dihadiri pihak RSUD Sayang Cianjur, Dinas Sosial, Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur dan BPJS Kesehatan di ruang Komisi IV Senin (24/9). Rapat tersebut membahas tentang empat tuntutan massa SPRI yang memperjuangkan pelayanan kesehatan rakyat miskin.

Ketua BPJS Kesehatan Cianjur, Karlina mengatakan, Pemerintah Kabupaten Cianjur akan mengadakan penambahan peserta, tapi masih dalam proses kesepakatan.

” Hasil rapat barusan, Pemerintah Kabupaten Cianjur akan mengadakan penambahan peserta BPJS Kesehatan yang ditargetkan pada awal bulan Oktober mendatang dengan menggunakan anggaran dari Pemerintahan RI. Untuk penerima bantuan Pemerintah Kabupaten Cianjur yang akan ditambahkan dengan program sebelumnya yang berjumlah 7.500 peserta,” kata Karlina.

Mengenai teknik pembayaran dari pemerintah ke BPJS, masih disamakan dengan cara sebelumnya.  ” Untuk teknik pembayaran masih sama dengan cara sebelumnya. Diharapkan tidak ada lagi permasalahan, seperti adanya tunggakan pembayaran iuran,” ucap dia.

Disinggung mengenai adanya tunggakan Pemerintah Kabupaten Cianjur sebesar Rp. 30 miliar, Karlina menyebutkan, itu merupakan permasalahan nasional tidak hanya di Cianjur saja.

Lebih lanjut Karlina mengatakan, dalam waktu dekat pembayaran kliem akan segera dibayar sesuai dengan klaim yang sudah masuk dan terverivikasi, setelah dana dari pemerintah RI turun.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Komisi IV Kabupaten Cianjur, Sapturo mengatakan, sudah ada perjanjian kerjasama (PKS) untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin. Karena itu, BPJS Kesehatan harus memberikan pelayanan yang terbaik.

Sapturo menekankan, supaya BPJS Kesehatan tak lagi ada keterlambatan membayar klaim terhadap RSUD. Apalagi  sampai menjadikan alasan tunggakan peserta BPJS diluar program yang diadakan pemerintah.

” Saya berharap ini berjalan lancar, kedepannya tidak ada lagi tunggakan,  sebab dengan adanya tunggakan, akan berdampak pada pelayanan RSUD,”  pungkasnya.

Maka dengan adanya hasil keputusan rapat yang dilaksanakan kemarin, menyiratkan perjuangan massa SPRI Cianjur dalam membela rakyat miskin, belum selesai. Pasalnya apa yang dibahas dalam rapat tersebut mengenai kepastian iya dan tidaknya. Masih dalam proses, karena saat ini masih tersisa klaim tunggakan dikisaran angka Rp. 30 miliar.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here