Gedung Bank bjb Cianjur

Laporan : Sandi/Dhani.

Cianjur, metropuncaknews.com –  Bank BJB Cabang Cianjur Jawa Barat, ramai didatangi anggota DPRD Kab Cianjur. Kedatangan tersebut, tak lain adalah untuk pengajuan pinjaman kredit keuangan dengan plafon sebesar Rp. 1 miliar. Ada pun  agunannya adalah Surat Keputusan (SK) penetapan sebagai wakil rakyat.

Kepada awak media, Senin (14/10), Pimpinan Cabang Bank BJB Cianjur, Arris Mirawan mengatakan, plafon pengajuan kredit bagi para wakil rakyat, itu bervariasi. Mulai dari Rp. 1 miliar bahkan ada yang mengajukan lebih. 

” Kalau diatas Rp. 1 miliar, harus disertai kelengkapan agunan,” ujar Arris.

Pimpinan BJB Cianjur, tidak menyebutkan berapa jumlah anggota DPRD Kabupaten Cianjur, yang mengajukan kredit atau pinjaman mengagunkan SK-nya.

Menurut Artis Mirawan, pengagunan menggunakan SK anggota DPRD itu, sebetulnya sudah lumrah.

“ Produk yang kami punyai memang ada. Jadi, selama bisa memenuhi syarat formal perbankan, maka akan kita layani,” paparnya.

Lanjutnya, menggadaikan SK anggota DPRD itu, bukan hanya terjadi di Kabupaten Cianjur saja, tetapi di daerah-daerah lain juga merupakan fenomena yang sama. Hal itu sudah biasa terjadi.

” Untuk layak dan tidaknya, nanti ada analisa teknis terkait perbankan, karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, selama itu tidak melanggar ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau peraturan perundang-undangan,” terangnya.

Besaran nominal gaji setiap anggota DPRD, akan menjadi perhatian pihak Bank, dan tidak menutup kemungkinan, para nasabah tersebut juga akan mengajukan kredit pinjaman ke perbankan yang lain.

” Ya, tentunya kita juga melihat total gajinya, masih mencukupi atau tidak, karena bisa jadi pinjamannya bukan hanya ke bank bjb saja, melainkan ada juga ke perbankan yang lain,” pungkasnya.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Ganjar Ramadhan, membenarkan, adanya pengajuan kredit dengan agunan SK anggota DPRD ke perbankan. Itu merupakan hal yang lumrah. Terlebih selama ini, tidak ada aturan yang mengikat larangan pengajuan pinjaman.

“ Wajar-wajar saja, ketika ada anggota dewan terpilih yang mengagunkan SK-nya ke perbankan untuk mendapat pinjaman. Itu hak dia koq,” ujar Ganjar

Ganjar melanjutkan, tidak menutup kemungkinan, bisa saja selama masa pencalonan dulu, banyak biaya yang harus dikeluarkan. Nah, untuk membayarnya, para anggota dewan ini, memilih menggadaikan SK penetapannya ke perbankan.

“ Intinya, syah-syah saja ya, karena selama ini memang belum ada larangan mengagunkan SK ke perbankan,” pungkas Ganjar.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here