Laporan : Nana Cakrana

Purwakarta, metropuncaknews.com – Apakah program SIM gratis dan penghapusan pajak sepeda motor, masih diperjuangkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS)? Pertanyaan ini muncul dalam kegiatan Reses III Tahun 2020 Ketua Fraksi PKS DPRD Purwakarta, Dedi Juhari. Kegiatan reses tersebut dilaksanakan di Sekretariat DPD PKS Purwakarta, Jl. RE. Martadinata (Jl. Tengah), Kelurahan Nagri Kidul, Purwakarta, Kamis (12/11).

Pertanyaan salah seorang konstituen ini disampaikan pada Dedi Juhari, karena pada saat kampanye PKS pada Pemilu 2019 lalu, sempat dikumandangkan. Jika menang Pemilu PKS akan  memperjuangkan Rencana Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Gratis.

“ Sebenarnya di DPR RI program ini telah diusulkan PKS, agar dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), kendati sudah melakukan lobi-lobi dengan partai lain yang sepaham, nyatanya usulan PKS ini hanya berada pada urutan kesekian dan tidak diprioritaskan untuk dibahas, “ jelasnya.

Sebaliknya, kata Dedi, penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang diperjuangkan PKS, yang juga menjadi perjuangan para pekerja, nyatanya juga tidak berhasil. “ Ya, inilah demokrasi. Karena PKS bukan partai pemenang Pemilu. Namun, PKS tetap akan menyuarakan kebaikan demi masyarakat,” tegasnya.

Pada reses bertema “Optimalisasi Protokol Kesehatan”, dihadiri pengurus DPD dan DPC PKS, serta puluhan konstituen. Dedi Juhari yang berasal dari Dapil I (Kecamatan Purwakarta), mengaku prihatin atas perkembangan pandemi Covid-19, yang cenderung naik. Hadir pula Kasubag Humas Setwan DPRD Hj. R. Helly Sustiawati, S.Sos, M,Si, yang melakukan monitoring.

“ Purwakarta yang semula berada pada zona biru, kini menjadi zona oranye (sedang). Karenanya, masyarakat harus lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan. Seperti memakai masker, sering cuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan, agar tidak menambah jumlah pasien yang terpapar virus corona,” tegas Dedi.

Akibatnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta belum lama ini menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM), khususnya di tiga kelurahan di wilayah Kecamatan Purwakarta. Yakni Kelurahan Ciseureuh, Nagri Kaler, dan Munjul Jaya. Ditambah lagi, lanjut Dedi, Desa Ciwangi dan Cinangka (Kecamatan Bungursari), serta Desa Maracang (Kecamatan Babakan Cikao).

Dampak dari naiknya angka yang terkonfirmasi positif di Purwakarta, kata Dedi, ruang-ruang isolasi di rumah sakit yang ditunjuk pemerintah daerah penuh semua. Malah, pemerintah daerah sudah menyewa salah satu hotel, sebagai ruang isolasi tambahan.

“ Itupun kini sudah penuh dengan pasien Covid-19. Untuk menanggulanginya, pemerintah daerah kini tengah melakukan negosiasi dengan salah satu hotel di BIC, untuk dijadikan ruang isolasi baru,” jelasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here